2024 Target Penurunan Prevalensi Stunting 14 Persen

Menko PMK Muhadjir Effendy berada di daerah terdampak krisis pangan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Foto kemenkopmk.go.id.
Menko PMK Muhadjir Effendy berada di daerah terdampak krisis pangan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Foto kemenkopmk.go.id.

RIENEWS.COM – Wakil Presiden Ma’ruf Amin Ma’ruf meminta agar seluruh jajaran terkait untuk tidak berpuas diri dengan penurunan angka stunting pada tahun 2022. Di tahun 2024, pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting ke angka 14 persen, ini menjadi pekerjaan rumah besar, terlebih 2024, tahun politik.

Di tahun 2022, prevalensi stunting tercatat 21,6 persen.

“Waktu kita hanya tersisa satu tahun lagi, artinya sisa yang harus kita capai di tahun 2023 ini adalah 3,8 persen dan di tahun 2024, 3,8 persen. Itu harus dicapai kalau kita ingin 14 persen di tahun depan,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Hal ini ditegaskan Wapres Ma’ruf Amin saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Jumat, 6 Oktober 2023.

Sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat, Wapres memandang, penuntasan persoalan gizi termasuk stunting, tidak sekadar perkara menurunkan prevalensi, tetapi merupakan tugas kemanusiaan berkelanjutan sekaligus penentu kualitas kehidupan bangsa ke depan.

Wapres memaparkan langkah-langkah strategis yang perlu dijalankan dalam percepatan penurunan stunting, khususnya beberapa intervensi harus ditingkatkan cakupan dan kualitas pelaksanaannya.

“Pada intervensi spesifik, misalnya, masih diperlukan peningkatan kapasitas kader dan petugas kesehatan untuk penggunaan alat pemantauan status gizi di posyandu dan perangkat USG di puskesmas, sehingga pemantauan status gizi bisa dilakukan secara cepat dan akurat,” katanya.

Wapres mengemukakan perlunya mendorong konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI dengan kandungan gizi tepat, serta imunisasi dasar lengkap.

“Pada intervensi sensitif, selain isu ketahanan pangan, perbaikan praktik pengasuhan juga perlu menjadi perhatian. Edukasi agar diberikan tidak hanya kepada orang tua, tetapi juga kepada keluarga besar yang melakukan pengasuhan anak,” imbuh Wapres Ma’ruf Amin.

Artikel lain

Wapres-Dubes Arab Saudi Bahas Kerja Sama Sektor Pendidikan

Ini Jenis Barang Impor Diperketat Masuk Indonesia

Tujuh Tahapan Jelang Pemberlakuan Penuh Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur 2024