Bupati Terima Kasih Akhirnya 51 Bidan PTT di Karo Diangkat Jadi PNS

oleh -962 Kali Dibaca
Plt Kepala BKD Karo Mulianta Tarigan, Kepala Badan Kepegawaian Nasional Bima Haria Wibisana dan Kadis Kesehatan Karo Irma Safrina Meliala di penyerahan Penetapan Kebutuhan/Formasi PNS Daerah Tahun 2019, Selasa 19 Maret 2019, di Gedung Sujudi Kementerian Kesehatan, Jakarta. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM – Sebanyak 51 Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang lulus mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016, akhirnya diangkat sebagai PNS di Tahun 2019. Ketetapan pengangkatan Bidan PTT Karo menjadi PNS disambut hangat Bupati Karo Terkelin Brahmana.

Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana menyerahkan Penetapan Kebutuhan/Formasi PNS Daerah Tahun 2019 kepada Pemerintah Kabupaten Karo diwakili Kepala Dinas Karo Irma Safriana Meliala dan Pelaksana tugas Kepala BKD Karo Mulianta Tarigan, Selasa 19 Maret 2019, di Gedung Sujudi, Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan.

Bupati Karo Terkelin Brahmana berterimakasih kepada BKN atas pengangkat Bidan PTT jadi PNS di Kabupaten Karo. Sebelumnya, Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan membuat Nota Kesepahaman dengan Nomor: HK 03 01/V/116/2019 dan Nomor. 119/017/0TDA/2019 tanggai 25 Januari 2019.

“Terima kasih kepada Kementerian Kesehatan melalui BKN yang telah menindaklanjuti Nota Kesepahaman. Lebih khusus lagi bagi Bidan PTT yang sudah diangkat menjadi PNS bersyukurlah karena masih banyak yang mau jadi PNS, akan tetapi kalian yang terpilih, berarti kalianlah yang terbaik selama ini,” kata Terkelin Brahmana.

Disebutkan Terkelin, atas keberhasilan itu, keluarga juga turut merasakan kegembiraan. Oleh sebab itu tingkatkan dedikasi bekerja, layani masyarakat dengan lebih giat lagi karena perubahan sudah pasti ada dari bidan PTT ke PNS.

Bupati menegaskan, penerimaan CPNS yang dilakukan Pemkab Karo tanpa biaya hingga penangkatan sebagai PNS.

Baca Berita: Korban Tewas Bencana di Jayapura Kini Mencapai 104 Orang

Baca Juga: BNPB: Meski Terus Erupsi, Gunung Bromo Tetap Aman Dikunjungi

“Tidak ada dipungut biaya sepeserpun. Sebab program pemerintah harus kita dukung melalui Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) ini harus dipedomani,” tegas Bupati Karo.

Kepala Dinas Kesehatan Karo Irma Safriana Meliala mengakui pengangkatan ke 51 Bidan PTT itu sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dengan Bupati Karo. Dijelaskan Irma, ke 51 Bidan PTT itu dinyata lulus dalam seleksi CPNS pada Tahun 2016.

“Surat Keputusan akan berlaku terhitung 1 April 2019, bulan depan ini. Dan Surat Perintah Tugas melaksanakan paling lambat 1 Juli 2019, semuanya sudah clear bagi Bidan PTT yang diangkat dan terpilih,” kata Irma.

Irma  mengharapkan bagi Bidan PTT yang sudah diangkat menjadi PNS agar kinerja semakin ditingkatkan.

“Jangan seperti gaya, sikap honorer lagi,” tegas Irma.

Irma mewanti-wanti agar ke 51 Bidan PTT yang diangkat jadi PNS tidak meminta pindah tugas setelah dilantik.

“Baru diangkat sudah sibuk minta pindah penempatan. Ini tidak boleh terjadi, karena setelah menjadi PNS ada regulasi yang mengikat dan mengatur perpindahan selama 5 tahun,” imbuh Irma.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Karo Mulianta Tarigan menyebutkan ke 51 Bidan PTT telah dinyatakan lulus mengikuti CPNS Tahun 2016.

“Setelah lulus, mereka ni masih bekerja seperti biasa di posnya masing-masing sebagai Bidan PTT. Sekarang Kementerian Kesehatan melalui BKN sudah memberikan Surat Penetapan Kebutuhan/Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2019 dari Program Pegawai Tidak Tetap kepada Pemkab Karo. Sehingga kedepan kita akan keluarkan adminitrasi untuk pengangkatan CPNS sebanyak 51 orang ini,” ujar Mulianta.

Ke 51 Bidan PTT yang dinyatakan lulus CPNS Tahun 2016, diimbau segera melengkapi berkas administrasi.

“Kami mengimbau, bagi Bidan PTT yang terpilih dan diangkat segera lengkapi adminitrasi yang belum lengkap di BKD Karo. Silahkan datang jika ada hal-hal kurang jelas. Boleh tanyakan, dan kita siap untuk  melayani serta memberi penjelasan yang mungkin belum dipahami para CPNS yang diangkat,” tegas Mulianta. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *