Ini Cara Bupati Karo Cegah Penolakan Pemakaman Jenazah Covid-19

oleh -813 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana saat memberikan arahan kepada jajarannya pentingnya sosialisasi dan edukasi secara masif mengenai Covid-19 hingga pemakaman jenazah pasien Covid-19, di Kantor Camat Kabanjahe, Senin 22 Juni 2020.[Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM – Bupati Karo Terkelin Brahmana menekankan kepada jajarannya pentingnya sosialisasi dan edukasi secara masif mengenai virus corona (Covid-19), meliputi protokol kesehatan, standar operasional prosedur (SOP) hingga pemakaman jenazah pasien Covid-19.

Sosialisasi dan edukasi secara masif penting dilakukan jajaran pemerintah kepada masyarakat agar tidak terulang lagi penolakan terhadap pemakaman jenazah Covid-19, seperti yang terjadi di Desa Salit, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu. (Baca di sini)

“Kewaspadaan dan kekhawatiran atas penularan virus Covid-19 memang penting. Namun, kekhawatiran itu harus disertai dengan pemahaman secara menyeluruh dan utuh. Terutama dalam pengurusan jenazah pasien Covid-19,” tegas Bupati Karo Terkelin Brahmana dalam pertemuan dengan Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Karo, Dapit Trimei Sinulingga, Kepala Dinas Perkim Paksa Tarigan, Kadis PUPR Edward Pontianus Sinulingga, Kasatpol PP Hendrik Philemon Tarigan, Camat Tigapanah Data Martina Br Ginting, Camat Kabanjahe Leo Girsang, Kepala Desa Salit Arianda Purba, Lurah Gung Leto Alexander Ginting, Lurah Padang Mas, Alldian Purba, di Kantor Camat Kabanjahe, Senin Senin 22 Juni 2020.

Ditegaskannya, penolakan terhadap pemakaman jenazah pasien Covid-19, sama saja perbuatan dosa.

Baca Berita: 

Warga Yogyakarta Rasakan Getaran Gempa Pacitan

1.048 KK Warga Kecamatan Barusjahe Terima BLT Dana Desa Tahap II

“Jangan sampai akibat kekhawatiran (karena) minus pengetahuan membuat kita berdosa karena tidak menunaikan kewajiban atas hak jenazah, dengan melakukan penolakan pemakaman. Jika demikian, sama saja melakukan perbuatan dosa. Dosa pertama dikarenakan tidak menunaikan kewajiban atas jenazah dan yang kedua lantaran menghalang-halangi pelaksanaan penunaian terhadap kewajiban terhadap jenazah,” ujarnya.

Kepada jajarannya, Bupati Karo meminta agar dilakukan identifikasi masalah yang meliptui masalah internal dan eksternal.

Terkelin menguraikan, teori identifikasi suatu masalah, eksternal dan internal, harus diketahui dulu.

“Eksternal untuk Desa Salit Kecamatan Tigapanah merupakan faktor masalah desa. Di sini kita butuh penyembuhan, caranya kita harus kompak dan OPD harus peka, lakukan program ke desa ini melalui desa wisata, sambil berjalan dua-tiga bulan akan terbenahi. Sedangkan, identifikasi internal OPD (organisasi perangkat daerah), apa yang kita perbuat, dan berbuat apa. Untuk meyakinkan masyarakat,” tegasnya.

Dalam kondisi ini, Terkelin menyatakan, pentingnya peran Camat membangun jembatan komunikasi dengan perantara kepala desa ke tengah tengah masyarakat.

“Di samping itu, OPD terkait lakukan gotong-royong dan pemberdayaan dana desa, agar keberadaan TPU Salit bisa dikemas menjadi desa wisata. Di sini saya tuntut kreativitas, keseriusan, dan kepekaan pimpinan OPD semuanya,” pungkas Terkelin.

Merespons arahan Bupati Karo Terkelin Brahmana, pihak Dinas Perkim Karo menyatakan pekan depan akan mensosialisasikan tata pengelolaan TPU Desa Salit.

“Kita sudah menyiapkan regulasi TPU Salit, di samping itu gambar/bentuk kuburan dan SOP tata pengelolaan sedang kita siapkan. Mungkin minggu depan, rencana kita sosialisasikan tata pengelolaan penguburan TPU Salit. Hal ini, kita meniru seperti keberadaan TPU Simalingkar B Medan,” ujar Kepala Dinas Perkim Paksa Tarigan.

Paksa Tarigan menegaskan, jika ada yang meninggal tetap bisa dikuburkan di TPU Salit.

“Namun ada syarat, surat pernyataan yang kita berikan kepada pihak keluarga,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Desa Salit Arianda Purba mengatakan bahwa warga Desa Salit pada prinsipnya sudah bisa menerima apabila ada penguburan jenazah di TPU Salit.

“Artinya, tidak ada lagi penolakan seperti kemarin. Namun jika pihak Pemkab maupun Tim Gugus Tugas dan Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi dan edukasi lagi akan semakin memberikan pemahaman kepada masyarakat,” katanya.

Dengan adanya sosialisasi, edukasi dan regulasi, sebut Arianda, maka tidak ada lagi alasan penolakan.

“Jika masih ada yang menghalangi atau menghambat termasuk melakukan penolakan, saya minta aparat penegak hukum  supaya bertindak tegas. Ini perlu menjaga wibawa hukum dan marwah pemerintah,” tegas Kepala Desa Salit. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *