Kenaikan UKT PTN Dibatalkan

Setelah menuai protes dari mahasiswa, BEM dan masyarakat akhirnya Menteri Nadiem Makarim membatalkan kenaikan UKT PTN. Foto kemdikbud.go.id.
Setelah menuai protes dari mahasiswa, BEM dan masyarakat akhirnya Menteri Nadiem Makarim membatalkan kenaikan UKT PTN. Foto kemdikbud.go.id.

Diungkapkannya, keputusan membatalkan kenaikan UKT diambil berdasarkan aspirasi yang diterima dari berbagai pihak. Nadiem pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur masyarakat, mahasiswa, para rektor yang sudah memberikan berbagai masukannya.

Komisi X DPR Pertanyakan Anggaran Rp665 Triliun

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mempertanyakan penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN (anggaran pendapatan belanja Negara) kepada Menteri Nadiem Makarim.

Hal ini disampaikan Dede Yusuf dalam mRapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Nadiem Makarim, pada Selasa, 21 Mei 2024, menyusul gelombang protes dari mahasiswa dan masyarakat terkait kenaikan UKT PTN.

“Ada asumsi di luar (masyarakat) bahwa anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN. Seandainya APBN kita di angka mungkin Rp3.300 triliun, artinya kalau 20 persennya itu mustinya (anggaran pendidikan) di angka Rp665 triliun. Itulah yang selalu ditanya, ke mana saja anggaran pendidikan ini,” kata Dede.

Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut menjelaskan bahwa rapat kerja dengan Menteri Nadiem Makarim kali ini merupakan bagian dari Panja Pembiayaan Pendidikan yang dibentuk oleh DPR RI, juga sebagai respons atas ramainya permasalahan biaya UKT, termasuk di dalamnya pengelolaan anggaran pendidikan bagi perguruan tinggi negeri.

Artikel lain

Forum Penyelamat Media dan Demokrasi: Batalkan RUU Penyiaran

Prudential Luncurkan PRUWell Medical dan PRUWell Medical Syariah Berkonsep Fairness

Ini Sekolah Kedinasan 2024 Pendaftaran 15 Mei hingga 13 Juni

“Jadi dalam kurun waktu dua minggu terakhir sangat ramai protes terhadap kenaikan UKT, BKT (biaya kuliah tunggal), maupun IPI (iuran pembangunan institusi). Bahkan kami di DPR telah menerima beberapa audiensi dari beberapa BEM (badan eksekutif mahasiswa), mahasiswa, perguruan tinggi, sehingga kami menilai isu ini tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa adanya solusi yang konkret,” imbuhnya. (Rep-02)

Sumber: DPR RI, Kompas.com