RIENEWS.COM – Sebanyak 5.741.127 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di seluruh wilayah di Indonesia serentak dilantik Komisi Pemilihan Umum (KPU) tiap-tiap daerah untuk Pemilu 2024, Kamis, 25 Januari 2024. Mereka tersebar di 820.161 TPS di 71.000 titik. Pelantikan serentak itu dipantau KPU Pusat.
Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023, KPPS dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS). Masa kerja KPPS sejak dilantik adalah satu bulan, yakni berakhir pada 25 Februari 2024. KPPS terdiri dari 1 ketua merangkap anggota dengan honor Rp1,2 juta dan 6 anggota masing-masing berhonor Rp1,1 juta.
Sementara Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 mengatur soal kewenangan KPPS, yakni: mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS; menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, DPT diserahkan kepada peserta Pemilu.
Kemudian melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Lalu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilih sesuai dengan daftar Pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perlu BPJS Ketenagakerjaan
Kasus petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit dan meninggal dunia pada Pemilu 2019 lalu diharapkan tidak terulang pada Pemilu 14 Februari 2024. Komisi IX DPR mengingatkan berbagai langkah antisipasi harus dilakukan sejak awal dengan mempersiapkan kesehatan dan keselamatan kerja bagi segenap petugas KPPS.
“Kami menekankan kepada Pemerintah dan jajaran penyelenggara agar semua panitia pelaksana penyelenggara Pemilu sampai level TPS harus ada proteksi BPJS Ketenagakerjaan,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 23 Januari 2024.
Ia mengingatkan data saat Pemilu 2019 lalu, tercatat 894 petugas meninggal dunia dan 5.175 petugas yang sakit saat bertugas.
“Jadi sebenarnya ini sudah menjadi wacana kami di Komisi IX DPR untuk mengusulkan agar semua panitia pelaksana penyelenggara Pemilu harus ada proteksi. Kita harus belajar dari kasus 2019, begitu banyak teman-teman KPPS yang gugur, tidak tertolong karena kelelahan menghitung suara dan sebagainya,” papar Kurniasih.
Artikel lain
Presiden Boleh Memihak, YLBHI Desak DPR Tindaklanjuti Laporan Pemakzulan
Pernyataan Jokowi Soal Pemilu, 2023 Presiden Tak Boleh Memihak, 2024 Boleh
Menteri PUPR Tinjau 3 Jalan Tol Proyek PSN, Ini Progresnya
Politisi Fraksi PKS ini menegaskan, meski Pemilu 2024 saat ini telah dibantu dengan sistem digital (Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Suara), ia mewanti-wanti Pemerintah, khususnya penyelenggara Pemilu harus mengantisipasi kasus 2019 berulang.
