Pemkab Karo-Imigrasi I Medan Gelar Rakor Pengawasan Orang Asing

oleh -126 Kali Dibaca
Wakil Bupati Karo Cory Seriwaty Sebayang menghadiri Rakor Timpora, Kamis 23 Juli 2020. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM –  Pemerintah Kabupaten Karo bersama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menggelar rapat koordinasi tim pengawasan orang asing (Rakor Timpora), yang dilangsungkan di Restaurant Gundaling Farm, Desa Jaranguda, Kamis 23 Juli 2020.

Rakor Timpora bertema;  Penguatan Sinergitas Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora), dihadiri Wakil Bupati Karo Cory Seriwaty Sebayang, Plh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Saroha Manullang, Dandim 0205/TK Letkol Inf. Taufik Rizal Batubara, Asisten Pemerintahan David Trimei Sinulingga, Kaban Kesbangpol Tetap Ginting, Kadis Ketenagakerjaan dan UKM Adison Sebayang, Kadispora Robert Peranginangin, Kadis Pariwisata Munarta Ginting, Kadis Dukcapil Susi Iswara Bangun, Kadis PPTSP Joses Bangun, perwakilan Kejari dan perwakilan Pengadilan Negeri Kabanjahe, BNN Karo, Kantor Kemenag Kab Karo.

Plh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Saroha Manullang dalam sambutanya, mengungkapkan, bahwa latar belakang diadakannya Rakor Timpora, ini tidak bisa dipungkiri pada saat ini perlintasan manusia dari suatu negara ke Indonesia, sangat tidak ada lagi batasannya.

Baca Berita: 

Pemkab Karo-Kanwil DJP Sumut II Teken Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BMKG Pasang Alat Deteksi Dini Gempa Bumi-Tsunami di Lobi Kantor Bupati Karo

“Untuk itulah diperlukan sinergitas antara instansi imigrasi dengan instansi lain untuk saling bergandengan tangan dalam pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia, di Sumatera Utara pada umumnya, dan di Kabupaten Karo pada khusunya, sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,” ungkap Saroha Manullang.

Sementara itu, Wakil Bupati Karo Cory Seriwaty Sebayang dalam sambutannya, menyebutkan keberadaan orang asing perlu diwaspadai karena sangat potensial akan diboncengi oleh kepentingan lain secara ilegal dan tidak bertanggung jawab, seperti perdagangan manusia (human trafficking), lalu lintas barang terlarang (narkoba), sosial budaya yang dapat mengancam stabilitas negara dan daerah.

Namun di sisi lain, kata Cory, kehadiran orang asing maupun investasi asing sangat dibutuhkan sepanjang membawa manfaat bagi pembangunan dan kemajuan bangsa.

“Dalam rangka mengantisipasi hal yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan ideologi, politik, dan sosial budaya atas keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing di daerah, perlu dilakukan pengawasannya berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing masing instansi yang terkait. Dan, karenanya koordinasi antar instansi mutlak harus dilakukan,” ujarnya.

Menurut Cory, melalui rapat tim pengawasan orang asing yang dilaksanakan, diharapkan dapat menyamakan persepsi dan dilakukan secara terarah dan terkoordinasi sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan, yang tidak berlebihan dan memicu terganggu, kenyamanan, dan  kelancaran aktivitas orang asing di Kabupaten Karo.

“Namun tetap dalam koridor pengawasan yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya bangsa, ketentuan dan aturan yang berlaku,” pungkas Wakil Bupati Karo Cory. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *