RIENEWS.COM – Pejabat Gubernur Sumatera (Pj Gubsu) Utara Eko Subowo mengumpulkan delapan pimpinan daerah sekawasan Danau Toba guna membahas berbagai masalah, di antaranya menyoal transportasi perairan Danau Toba.
Pasca tragedi tenggelamannya KM Sinar Bangun, Pemerintah Pusat memberikan atensi serius terhadap moda transportasi air di perairan Danau Toba.
Dalam pertemuan Rabu pagi, 25 Juli 2018, di Hotel Grand Aston Medan, hadir Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, Bupati Toba Samosir Darwin Siagian, Sekda Samosir Jabiat Sagala, Sekda Simalungun Gidion Purba, Sekda Kabupaten Tapanuli Utara Edward Ramses Tampubolon, Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu, Dirut Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Arie Prasetyo, dan Jatmiko dari Kementerian Dalam Negeri.
Berita Terkait: Menko Maritim-Pemda Bahas Gangguan Pembangunan Kawasan Danau Toba
Berita Populer: Tidur di Hutan dan Kandang Babi, Roni Akhirnya Menyerah
Ditegaskan Pj Gubsu Eko Subowo peristiwa tenggelamnya KM Sinar Bangun, 18 Juni 2018, menjadi atensi Pemerintah Pusat sehingga setiap kapal yang berlayar harus memiliki SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
“Ini menggambarkan Pemerintah Pusat serius. Sebab itu kita daerah harus mendukung dan benahi apa saja yang harus dibenahi,” tegas Eko.
Eko menungkapkan, maksud dikumpulkannya bupati sekawasan Danau Toba untuk membahas pengembangan transportasi pariwisata Danau Toba dan menindaklanjuti rapat sinkronisasi potensi kerjasama tiga kawasan yang digagas Kementerian Dalam Negeri.
