RIENEWS.COM – DPRD Karo mempertanyakan pencairan dana tunjangan sejak Agustus hingga November 2017. Hal itu disampaikan utusan DPRD Karo, Jhon Karya Sukatendel dari PKPI dan Jiddin Ginting dari Partai Demokrat dalam pertemuan dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Kepala Dinas BPKPAD Andreasta Tarigan.
Dalam pertemuan di ruang kerja Bupati Karo itu, kedua anggota Dewan mempertanyakan mekanisme pencairan dana tunjungan pimpinan dan anggota Dewan terkait telah diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada 2 Juni 2017.
Jhon Karya Sukatendel menjelaskan, mereka ingin meminta penjelasan Bupati Karo dengan perubahan regulasi tersebut.
