Terkelin “Palak” Ketahui Sebab Pembangunan Jalan Tol Gagal

oleh -2.266 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Kepala Bappeda Karo Nasib Sianturi saat mempertanyakan izin pemakaian kawasan hutan untuk pembangunan tiang pancang jalan alternatif Medan-Berastagi di Kementerian LHK, Jumat 9 Agustus 2019. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM – Bupati Karo Terkelin Brahmana tampak palak mengetahui alasan gagalnya pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hal ini terungkap saat Bupati Karo bersama rombongan Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut) melakukan pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), pekan lalu.

Kedatangan Bupati Karo bersama rombongan diterima Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL-Kementerian LHK) Yuliarto Joko Putranto, Direktur Pengendalian Pencemaran Air-Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Luckmi Purwandari, Kepala Biro Humas Djati Witjaksono Hadi, Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administrasi-Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Sugeng Priyanto

Di pertemuan yang berlangsung di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian LHK, Jakarta, Jumat 9 Agustus 2019, itu Terkelin mempertanyakan terkait izin pemakaian kawasan hutan untuk pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi.

Diungkapkannya, dorongan pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi yang selama ini sudah digaungkan ICK (Ikatan Cendikiawan Karo) sudah disetujui Kementerian PUPR.

Baca Berita Sebelumnya: Soal Jalan Tol, Terkelin Minta Ketegasan Kementerian PUPR

“Berupa jalan tol (Medan-Berastagi) melalui tahapan-tahapan administrasi sudah kita lakukan, dan lobi sana lobi sini. Disetujui Kementerian PUPR, dengan kajian pembangunan tiang pancang di dua titik,” tutur Terkelin.

Rencana pembangunan tiang pancang oleh Kementerian PUPR, beber Terkelin, berada di kawasan hutan (masuk wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang), yakni di kawasan PDAM Tirtanadi (lokasi pertama)  dan di lokasi Bandar Baru (lokasi kedua).

“Keduanya di wilayah Kabupaten Deli Serdang, (status) berada di kawasan hutan,” imbuh Terkelin.

Bupati Karo menyatakan, disetujuinya pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi oleh Kementerian PUPR dengan memasukkan rencana pembangunan itu dalam data desk Musrenbang tahun 2020, menggembirakan.

“Sangat menggembirakan,” tegasnya.

Baca Berita:

Jumlah Hotspot Naik, Warga Pontianak Salat Idul Adha Diselimuti Kabut Asap

Malam Takbiran, Gempa 5,1 SR Guncang Yogyakarta

Namun, kata Terkelin, saat dilakukan pertemuan dengan Kementerian PUPR diwakili Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan, Achmad Gani Ghazaly Akman didampingi Kepala BBPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional) II Medan Selamat Rasidi Simanjuntak, Kamis 8 Agustus 2019, di Gedung Kementerian PUPR. Pemakaian kawasan hutan untuk pembangunan tiang pancang belum dapat disetujui.

“Informasi yang kita dapat dari Kementerian PUPR saat rapat bersama Komisi D DPRD Sumut, pembangunan tiang pancang juga belum dapat disetujui. Padahal, sudah dijanjikan melalui masuknya (entry) di data desk Musrenbang 2020,” ujar Bupati Karo.

Menurutnya, dasar inilah Kementerian PUPR tidak dapat menyetujui pembangunan tiang pancang karena terganjal izin Kementerian LHK, ditambah belum ada rekomendasi dari Gubernur Sumatera Utara karena lokasi  PDAM Tirtanadi di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

“Ini jawaban (Kementerian PUPR) kita terima,” ujar Terkelin.

“Untuk itu, kami mohon jawaban ketua tim rapat, mengapa sangat sulit diberikan izin pemanfaatan kawasan hutan kepada Kementerian PUPR. Pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi ini sudah sangat “darurat”, segera direalisasikan. Jangan gara-gara ini kami dianggap tidak bekerja. Orang tidak tahu sebabnya. Padahal administrasi sebenarnya penghambat, akibat kurangnya kepedulian teknis yang memiliki kewenangan daerahnya,” tegas Bupati Karo.

Pertemuan itu dihadiri Bupati Dairi Eddy Keleng Brutu, Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, Burhanuddin (Wakil Ketua Komisi), anggota Komisi D DPRD Sumut, Yantoni Purba, Layari Sinukaban, Jubel Tambunan , Herman Sembiring, Ari Wibowo, Fahrizal, Darwin, Donald Lumbanbatu, Darwin Lubis, Leonard Surungan Samosir, Novita Sari. Kepala Bappeda Karo Nasib Sianturi, dan Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Karo Paksa Tarigan.

Menanggapi hal itu, Direktur Pengendalian Pencemaran Air-Ditjen PPKL Luckmi Purwandari menjelaskan, setiap usulan pemakaian izin kawasan hutan ada mekanisme dan proses yang harus dilalui.

“Baik segi teknis dan administrasi. Semua ini apakah sudah terpenuhi administrasi pengajuannya. Nah, harus pro-aktif (yang) mempunyai wilayah. Siapkan surat dan berkasnya. Tidak serta-merta usulan yang diajukan pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi ke Kementerian PUPR sudah clear semuanya,” kata Luckmi.

Ditambahkannya, di sini dibutuhkan stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya untuk saling dukung, lintas-Pemda.

“Bukan hanya mengandalkan Komisi D DPRD saja, Pemda lain juga aktif selain Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi. Di sinilah perlunya peran kebersamaan. Setahu saya belum ada surat dari Pemda Deli Serdang mengajukan pemanfaatan kawasan hutan untuk tiang pancang sesuai Bupati Karo tanyakan,” kata Luckmi.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan mengungkapkan keheranannya lantaran ada bupati yang tidak pernah hadir setiap rapat untuk mendorong pembangunan jalan alternatif, jalan tol Medan-Berastagi.

“Jangan heran kalau ada bupati tidak pernah hadir setiap rapat bersama kita, melobi ke kementerian terkait menggolkan jalan tol atau jalan Medan – Berastagi. Kita juga sudah kelelahan mengundang mereka,” pungkas Sutrisno. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *