“Oleh karena itu, PSN dimaksud memerlukan arahan untuk proses pengalokasian anggaran pengadaan tanah melalui LMAN sekitar Rp3,9 triliun,” imbuh Airlangga.
Selanjutnya, PSN Kawasan Industri Pupuk Fakfak membutuhkan percepatan pada proses pelepasan kawasan hutan dan kompensasi hak ulayat di area seluas kurang lebih 500 hektare. Adapun PSN Kawasan Industri Terpadu Batang membutuhkan arahan terkait pemberian insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi anchor tenant yang akan beroperasi pada Oktober 2024.
Dalam rapat internal tersebut juga dilaporkan terdapat 14 usulan PSN baru periode November 2023 hingga Februari 2024 dengan mempertimbangkan faktor kesiapan proyek, pembiayaan dari swasta atau tanpa dukungan APBN, mendukung pemerataan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendapat dukungan Kementerian sektor. Selain usulan PSN baru, terdapat pula 2 usulan penyesuaian nomenklatur dan penambahan lingkup program pada daftar PSN.
“Dan ada PSN penyesuaian nomenklatur, perubahan dari ruang lingkup PSN itu sendiri,” ujar Airlangga. (Rep-04)
Sumber: Kementerian Keuangan
