Bupati Karo Klaim Ada Peningkatan Penyelesaian RHP BPK

oleh -182 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana menerima penyerahan laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang diserahkan Kepala subauditorat sumut I, Andanu pada Senin 14 Oktober 2019. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM – Bupati Karo Terkelin Brahmana menyatakan Pemerintah Kabupaten Karo alami peningkatan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan (RHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo.

Hal ini dikatakan Terkelin saaat menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPK Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, pada Senin 14 Oktober 2019.

Simak Berita Pemkab Karo Peroleh Opini WDP Laporan Keuangan Tahun 2018

“Sesuai data hasil yang diterima terkait Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Propinsi Sumatera Utara per Juni 2019 triwulan II, telah menyelesaikan 481 rekomendasi dari 686 rekomendasi, dengan presentase 70.12 persen,” ujar Terkelin didampingi Kepala Inspektorat Philemon Arjuna Sembiring Brahmana dan Kasubag Inspektorat Binar Daud Tarigan, saat menghadiri penyerahan laporan.

Sedangkan di triwulan III, Pemerintah Kabupaten Karo menyelesaikan 503 rekomendasi dari 686 rekomendasi atau sebesesar 73.32 persen.

Baca Berita:

Wisatawan Nilai Pariwisata Kota Berastagi Monoton

Ribuan Warga Pangkalpinang Ramaikan Fun Walk PRB 2019

Kepala Inspektorat Philemon Arjuna Sembiring Brahmana menegaskan Pemerintah Kabupaten Karo alami kenaikan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sebesar 3,2 persen dari triwulan II hingga triwulan III.

Ditambahkannya, bahawa laporan hasil pemeriksaan ini semua mencakup sejak mulai Tahun Anggaran 2004 sampai Tahun Anggaran 2018.

Kepala Subauditorat Sumatera Utara I, BPK Perwakilan Sumatera Utara, Andanu menekankan agar setiap daerah dapat hasil maksimal perlu adanya dorongan dari  kepala daerah kepada setiap inspektorat. Untuk itu, diperlukan komitmen kepala daerah dalam penyelesaian rekomendasi dari BPK Perwakilan Sumatera Utara.

“Ini cara ampuh jika daerah ingin terlihat progres pencapaian target untuk lebih baik dari semula yang terkena banyak temuan. Hal ini sebagai motivasi untuk meningkatkan prestasi lebih baik lagi. Di sini memang perlunya dukungan penuh kepala daerah dapat mendorong inspektorat di daerah untuk bekerja agar apa yang direkomendasikan oleh BPK dapat diselesaikan tepat waktu,” tegasnya. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *