“Perbankan harus sadar betul, sudah sampai mana tingkat keamanan layanan apabila dihadapkan perkembangan ancaman. Peningkatan ancaman siber harus dibarengi dengan kesiapan keamanan layanan,” papar Junaidi dalam keterangan tertulis tertanggal 12 Mei 2023.
Ia mengingatkan ada implikasi serius dari berbagai aktivitas kejahatan siber di dunia perbankan. Implikasinya bukan saja merugikan finansial perbankan dan nasabah, melainkan juga akan mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap keamanan perbankan.
“Kami harus belajar banyak dari kasus serangan siber yang bisa mempengaruhi kepercayaan nasabah,” imbuh politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Kementerian BUMN dan jajaran Direksi BSI juga diharapkan bersikap transparan terkait permasalahan ini. Terkait nasabah BSI dari para calon jamaah haji, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi meminta Kementerian Agama untuk segera berkoordinasi dengan BSI dan pihak terkait lainnya guna menyelesaikan gangguan sistem yang menghambat pelunasan biaya haji. Proses penyelesaian harus dilakukan dengan segera agar jemaah haji tidak terlambat dalam memenuhi kewajiban mereka.
“Sebaiknya Kementerian Agama memberikan informasi yang jelas, akurat, dan terkini kepada calon jemaah haji mengenai gangguan sistem yang terjadi,” kata Kahfi dalam keterangan tertulis tertanggal 12 Mei 2023.
Artikel lain
Indonesia Dorong Pembentukan Dana Pandemi Kawasan ASEAN
TPPO 20 WNI di Myanmar Berhasil Dibebaskan Dua Perekrut Tersangka
Tambahan 8000 Jemaah Kuota Haji 2023 Kemenag Verifikasi Data Jemaah
Komunikasi yang efektif akan membantu mengurangi kekhawatiran dan memastikan calon jamaah haji tetap mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Mengingat pelunasan biaya haji banyak mengandalkan BSI. (Rep-04)
Sumber: DPR
