Hakim Kesal Dirut RSU Kabanjahe Tak Tahu Soal Regulasi Radioaktif

oleh -1.172 Kali Dibaca
Direktur Utama RSU Kabanjahe Arjuna Wijaya Bangun saat mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Kabanjahe, Senin 7 Oktober 2019. [Foto Rienews]

RIENEWS.COM – Kasus perizinan radioaktif dengan terdakwa Direktur Utama Rumah Sakit Umum Kabanjahe Arjuna Wijaya Bangun kembali digelar di Pengadilan Negeri Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Di persidangan, terdakwa dicecar dengan beragam pertanyaan mulai dari perizinan hingga aliran uang dari pasien yang menjalani perawatan rongten di ruang radiologi di RSU Kabanjahe.

Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa digelar di ruang Cakra dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Sanjaya Sembiring. Tampak hakim kesal mengetahui bahwa terdakwa tidak mengetahui undang-undang mengenai radioaktif terkait pengoperasian ruang radiologi RSU Kabanjahe.

“Bagaimana Anda seorang direktur tapi tidak mengetahui undang-undang tersebut. Anda tahu bahayanya itu kalau sinar rontgen itu punya efek. Itu berbahaya sekali, makanya harus ada izinnya, jangan bilang tidak tahu,” ujar hakim Sanjaya.

Di persidangan yang berlangsung, Senin 7 Oktober 2019, majelis hakim menanyakan kepada terdakwa, meski tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), operasional radiologi  tetap berjalan.

Baca Berita:

KPU, Bawaslu dan Polres Tanah Karo Terima Dana Hibah Pemkab Karo

Polres Tanah Karo Gulung Sindikat Narkoba Desa Sukanalu

Arjuna membenarkan operasional radiologi di RSU Kabanjahe tetap berjalan walau izin dari Bapeten belum ada.

“Karena untuk kepentingan masyarakat makanya tetap berjalan sambil diurus izinnya. Saya akui itu salah,” kata Arjuna.

Menjawab pertanyaan hakim, terdakwa mengakui adanya pengutipan biaya dari pasien yang menjalani rongten.

“Uangnya itu disetorkan ke bendahara untuk operasional rumah sakit, seperti makanan pasien, obat-obatan dan untuk menunjang pelayanan rumah sakit,” tutur Arjuna.

Lalu hakim mempertanyakan apakah terdakwa menerima uang dari biaya pasien tersebut.

“Dapat pak, untuk jasa uang direktur,” katanya.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Karo, Alvonso Manihuruk menunjukan barang bukti berupa hasil rongten dan kuitansi pembayaran milik pasien. Barang bukti diakui oleh terdakwa.

Majelis hakim menunda sidang hingga Kamis 10 Oktober 2019, dengan agenda mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Kasus yang menyeret Direktur Utama RSU Kabanjahe Arjuna Wijaya Bangun merupakan tindak lanjut  Polda Sumatera Utara setelah menerima laporan dari Bapeten Provinsi Sumatera Utara. Dalam laporannya, Bapeten menyatakan pengoperasionalan ruang radiologi RSU Kabanjahe tidak memiliki izin.

Di persidangan sebelumnya, jaksa mendakwa Arjuna Wijaya Bangun dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2006 tentang Perizinan Reaktor Nuklir, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, dengan ancaman denda. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *