RIENEWS.COM – Dewan Pers mengajak semua insan pers, jurnalis, perusahaan media, ormas hingga perguruan tinggi bergandeng tangan untuk segera mengambil sikap untuk menolong demokrasi di Indonesia yang sedang bermasalah.
Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi dari Dewan Pers, Busyro Muqoddas mengatakan, situasi demokrasi di Indonesia perlu segera diselamatkan, mengingat situasi saat ini sudah merisaukan. Ia menyinggung adanya keterbatasan informasi yang bisa diperoleh publik secara murah atau gratis, termasuk dalam mengakses informasi tragedi bencana nasional di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
“Tragedi bencana nasional di Indonesia ini masuk kategori tragedi hilir, terjadi hilirisasi program nasional yang terindikasi dengan Proyek Strategis Nasional atau sejenisnya. Setelah kami lacak, bersama-sama, kesimpulan yang merisaukan adalah; sumber malapetaka itu adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Kebijakan yang didasarkan pada UU Ciptaker, UU Minerba, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lain di era Pak Jokowi sebagai presiden,” kata Busyro.
Tragedi bencana, tidak hanya terjadi di tiga wilayah tersebut tapi juga di daerah lain seperti Rempang, Wadas, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Banten, Morowali, dan sebagainya. Bencana itu, menurut Busyro, bersumber dari payung hukum yang dibuat pemerintah bersama partai politik melalui DPR.
“Mau bilang apa kita? Kesimpulannya, negara ini semakin tidak demokratis, tidak membutuhkan demokrasi,” kata eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.
Hal itu disampaikan Busyro Muqoddas dalam acara pembukaan Uji Kompetensi Wartawan yang diselenggarakan Dewan Pers di Jakarta, Jumat, 12 Desember 2025.
