Sementara gempuran Israel ke Jalur Gaza Palestina belum juga mereda meski telah berlangsung lebih dari satu bulan. Beberapa negara juga sempat menggagas resolusi-resolusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk di Dewan Keamanan soal situasi di Gaza.
Namun, sejumlah resolusi gagal diadopsi lantaran diveto oleh AS dan sekutunya. Sejauh ini, resolusi yang berhasil diadopsi soal Gaza adalah resolusi ES-10/21 yang disepakati pada 27 Oktober 2023. Banyak publik kemudian menilai PBB sudah gagal menjadi penengah dalam agresi Israel terhadap Palestina sehingga didesak untuk dibubarkan.
Namun Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono menilai hingga saat ini PBB masih dibutuhkan guna menjalin komunikasi menuju perdamaian kedua negara tersebut.
“Kalau mau ngomong bubarkan PBB, sebelum ada PBB kan ada League of Nations, dimana gagal menghentikan perang dunia kedua, lalu dibentuklah PBB. Tentu kita tidak ingin ada perang ketiga, tetap PBB itu dibutuhkan. Ingat, IPU (International Parliamentary Union) itu jumlah anggotanya lebih banyak dari PBB. Jadi, forum internasional itu, untuk menjadi wadah komunikasi, harus tetap dipertahankan, apapun itu namanya,” kata Dave dalam kegiatan diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Gerakan Boikot Masyarakat dan Aksi Konkret Pemerintah untuk Palestina” di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta pada 14 November 2023.
Pada sesi tertutup yang digelar 6 November 2023, DK PBB untuk kesekian kalinya gagal mengadopsi resolusi. AS dan Inggris memveto draf tersebut karena menolak untuk menyertakan seruan gencatan senjata segera di Gaza. Padahal, banyak anggota DK PBB yang mendukung seruan ini guna meminimalisir korban sipil dan menyalurkan bantuan kemanusiaan sesegera mungkin.
“Selama masih ada negara adidaya yang bisa bertindak semaunya, ya tetap tidak akan efektif juga. Memang di PBB itu kan one nation one vote, tetapi selama masih ada hak veto, ya pasti akan kejadian yang sama terus terulang kembali,” jelas Dave.
Menurut politisi Fraksi Partai Golkar tersebut, langkah konkret yang bisa dilakukan saat ini adalah mendorong bantuan kemanusiaan ketimbang bantuan secara militeristik.
“Kalau membantu secara militer, pasti akan kontra produktif. Kita malah akan dicap buruk. Yang harus kita dorong adalah bantuan kemanusiaan,” kata Dave.
Bantuan kemanusiaan yang dimaksud seperti obat-obatan, makanan, pakaian, tempat tinggal, air bersih, dan sebagainya. Dan apabila memungkinkan Indonesia bisa membangun semi-permanent camp di sana agar masyarakat Palestina yang mengungsi dapat tinggal di tempat yang layak, ada sekolah, ada pabrik untuk membuat kehidupan.
Artikel lain
Surat Terbuka MER-C Kepada Presiden Jokowi: Selamatkan RS Indonesia dan Jalur Gaza
KTT Luar Biasa OKI Tekan Israel Hentikan Agresi ke Palestina
Fatwa MUI: Hukumnya Haram Dukung Agresi Israel ke Palestina
“Itu adalah hal yang lebih baik dibanding kita memikirkan secara militeristik,” kata Dave. (Rep-04)
