• Minggu, 28 November 2021

Pemda Harus Sosialisasikan Pengetatan Mobilisasi Hingga Peniadaan Mudik Lebaran

- Jumat, 30 April 2021 | 16:44 WIB

RIENEWS.COM – Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah mensosialisasikan terkait kebijakan mudik Lebaran tahun ini, juga membuat landasan hukum mudik di wilayah masing-masing.

Wiku menegaskan, pemerintah sudah melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah terkait persiapan pelaksanaan kebijakan peniadaan mudik Lebaran.

"Pemerintah daerah harus mensosialisasikan secara jelas, antara periode pengetatan mobilitas dan peniadaan kegiatan mudik. Sosialisasi harus dilakukan hingga ke akar rumput, hingga masyarakat dapat memahami dengan baik kebijakan mudik yang dikeluarkan pemerintah,” kata Wiku dalam keterangan pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Kamis 29 April 2021.

Diketehui, selama periode 22 April-5 Mei 2021, semua kegiatan perjalanan masih diperbolehkan dengan pengetatan mobilitas melalui syarat hasil negatif Covid-19 yang berlaku 1x24 jam.

Periode tanggal 6-17 Mei 2021, kegiatan perjalanan yang diperbolehkan hanya untuk kepentingan pekerjaan, urusan mendesak dan keperluan non-mudik lainnya. Untuk pengecualian ini harus tetap mematuhi syarat wajib yaitu menyertakan surat negatif Covid-19 dan surat izin bepergian dari pihak berwenang terkait.

"Kedua dokumen ini akan diperiksa petugas di lapangan. Dalam periode ini, perjalanan mudik dilarang," tegas Wiku.

Baca Juga:

Peringatan BMKG: Waspada Potensi Siklon Tropis April-Mei dan November-Desember

BNPB Gelar Rakor Tim Intelijen Penanggulangan Bencana

Selanjutnya, pada periode tanggal 18-24 Mei 2021, kembali diberlakukan peraturan pengetatan mobilitas yang persyaratannya sesuai dengan periode sebelumnya.

Khusus terkait kegiatan pariwisata selama 6-17 Mei 2021, kegiatan tersebut hanya bisa dilakukan di kabupaten/kota sesuai asal domisili, atau dalam satu kawasan aglomerasinya masing-masing. Karena perjalanan lintas batas daerah tidak diperbolehkan.

"Penyelenggara pariwisata dan aparat penegak hukum harus tegas dalam menerapkan protokol kesehatan termasuk membatasi jumlah pengunjung," pungkas Wiku.

Kasus Meningkat di 3 Provinsi

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito memaparkan data keterkaitan mobilitas dan peningkatan kasus pada tiga  provinsi selama 4 bulan terakhir, atau periode 1 Januari - 12 April 2021.

Ketiga provinsi itu ialah Riau, Jambi dan Lampung.

“Ketiga provinsi ini menunjukkan tren peningkatan mobilitas penduduk ke pusat perbelanjaan, yang beriringan dengan tren peningkatan jumlah kasus aktif," kata Wiku.

Dengan rincian, Provinsi Riau menunjukkan kenaikan mobilitas penduduk sebesar 7 persen, diriingi kenaikan kasus aktif mingguan sebesar 71 persen. Di Jambi, kenaikan mobilitas penduduk sebesar 23 persen diiringi kenaikan kasus aktif mingguan 14 persen. Di Lampung, kenaikan mobilitas mencapai 33 persen, dan diiringi kenaikan jumlah kasus aktif mingguan sebesar 14 persen.

Melihat data ini, Satgas Covid-19 mengajak masyarakat untuk lebih waspada, dan berhati-hati dalam bepergian.

3 Provinsi Membaik

 Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyoroti perkembangan persentase kasus aktif, progres pembentukan posko dan perkembangan zonasi risiko pada 6 provinsi.

Ia menyandingkan data perkembangan pada 6 provinsi, yakni Jawa Tengah, Aceh, Jawa Barat, Riau, Sumatera Barat dan Kalimantan Barat.

Dari keenamnya, terdapat 3 provinsi yang mengalami perkembangan baik sejalan dengan meningkatnya jumlah posko. Seperti di Jawa Tengah, menurunnya kasus aktif selama 4 minggu berturut-turut dibarengi penambahan posko 4.463 poskos hingga tanggal 25 April 2020.

"Hal ini menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi jumlah posko terbanyak di Indonesia," sebut Wiku.

Aceh meski sempat terjadi kenaikan persentase kasus aktif, kemudian menurun selama 3 minggu berikutnya. Penurunan ini juga dibarengi pembentukan posko yang meningkat cukup tajam pada minggu ketiga, dari 352 menjadi 3.211 posko di minggu keempat. Aceh menjadi provinsi kedua terbanyak memiliki posko.

Di Jawa Barat, kenaikan kasus aktif sempat terjadi selama 3 minggu kemudian menurun pada minggu keempat. Penurunan ini juga sejalan dengan peningkatan jumlah posko hingga mencapai 3.117 posko. Dan provinsi menjadi ketiga terbanyak memiliki posko.

"Zonasi di ketiga provinsi ini juga cukup stabil, di mana pada provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat, tidak ada kabupaten/kotanya yang berpindah ke zona merah pada minggu ini," lanjut Wiku.

Hasil perkembangan yang berbeda terlihat di provinsi Riau, Sumatera Barat dan Kalimantan Barat. Terjadi peningkatan kasus aktif yang konsisten selama 4 minggu terakhir dengan 2 atau lebih kabupaten/kota berpindah ke zona merah pada minggu ini.

Hingga 25 April, jumlah posko pada masing-masing provinsi tersebut kurang dari 50 poskos.

Dari perbandingan ini membuktikan bahwa posko yang berfungsi dengan baik akan menurunkan jumlah kasus. Maka dari itu, seluruh provinsi diminta untuk memastikan terbentuknya posko di tingkat desa dan kelurahan, dan pastikan posko berfungsi aktif. Maksimalkan fungsi posko dengan rutin melakukan monitoring, sosialisasi serta edukasi masyarakat terkait Covid-19. Sehingga efektif dalam menekan penularan.

"Diharapkan semakin banyaknya poskos terbentuk kedepannya, maka semakin banyak titik-titik pusat koordinasi penanganan Covid-19 hingga tingkat terbawah. Sehingga penanganan Covid-19 dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin," pungkas Wiku.  (Red)

Editor: Administrator

Tags

Terkini

BNPB Raih Dua Penghargaan Terbaik GSM Award 2021

Sabtu, 27 November 2021 | 11:04 WIB

Kodrat Shah Sekjen DPP Partai Hanura

Senin, 15 November 2021 | 21:26 WIB

Begini Cara Daftar Program Kartu Prakerja Gelombang 22

Selasa, 26 Oktober 2021 | 21:04 WIB

Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1,6 Juta Orang

Senin, 17 Mei 2021 | 21:13 WIB
X