• Selasa, 30 November 2021

KPK 'Akhiri' 20 Tahun Sengketa Aset Pemkot Sidempuan dengan Pemkab Tapsel dan Pemprov Sumut

- Sabtu, 20 November 2021 | 23:05 WIB
   KPK mengakhiri sengketa aset berlangsung 20 tahun antara Pemprov Sumatera Utara, Pemkab Tapanuli Selatan dan Pemkot Padang Sidempuan./KPK (KPK)
KPK mengakhiri sengketa aset berlangsung 20 tahun antara Pemprov Sumatera Utara, Pemkab Tapanuli Selatan dan Pemkot Padang Sidempuan./KPK (KPK)

RIENEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakhiri sengketa aset berupa bangunan, kantor dan lainnya antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dengan Pemerintah Kota Padang Sidempuan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Penyelesaian sengketa ini berakhir dengan ditandatanganinya berita acara kesepakatan serah terima (BAKST) oleh ketiga pemerintahan tersebut di Gedung KPK.

Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding menyebutkan, KPK mengkoordinasikan dan memfasilitasi penandatanganan kesepakatan penyelesaian aset personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) antara Pemprov Sumut, Pemkab Tapsel dan Pemkot Padang Sidempuan. Penandatanganan dilakukan di Gedung KPK, pada Kamis, 18 November 2021.

"Penandatangan BAKST dilakukan oleh Pj. Sekda Provinsi Sumut Afifi Lubis, Bupati Tapsel Dolly Pasaribu, dan Wali Kota Padang Sidempuan Irsan Efendi Nasution, serta disaksikan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Valentinus SP dan Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) wilayah I KPK Didik Agung Widjanarko beserta tim," kata Ipi Maryati dalam siaran pers yang diterima redaksi, Sabtu, 20 November 2021.

Baca Juga: Koalisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan Minta TWK KPK Dibatalkan

Ipi menjelaskan, BAKST tersebut memuat beberapa poin penting, antara lain Pemprov Sumut dan Pemkab Tapsel akan menyerahkan sebanyak 41 unit aset tidak bergerak yang berlokasi di Kota Padang Sidempuan kepada Pemkot Padang Sidempuan.

"Penyerahan aset tersebut dalam rangka memenuhi prinsip tertib administrasi pengelolaan BMD," ungkap Ipi.

Baca Juga: OTT KPK, Mensos Juliari Batubara Serahkan Diri

Sebagian besar aset berbentuk kantor atau bangunan. Selain itu, ada beberapa rumah dinas, satu sekolah, satu balai benih, dan satu balai latihan kerja. Sebagian aset yang diserahkan tersebut, saat ini statusnya masih digunakan oleh Pemkab Tapsel.

"Sehingga, dari 41 unit aset dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berita acara BAKST, akan dilakukan penyerahan kembali oleh Pemkot Padang Sidempuan kepada Pemkab Tapsel sebanyak 11 (sebelas) unit aset dan kepada Pemprov Sumut 2 (dua) unit," katanya.

Hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan yang nyata atas aset tersebut oleh Pemprov Sumut dan Pemkab Tapsel yang disepakati bersama-sama dengan Pemkot Padang Sidempuan.

Baca Juga: Kemenko Maritim dan Investasi Akan Bangun 3 Desa Wisata Budaya di Karo

Sebagaimana tercantum dalam berita acara BAKST, penyelesaian serah terima aset akan dilaksanakan oleh pemda terkait paling lambat 21 Desember 2021. Menteri Dalam Negeri dan Ketua KPK selanjutnya akan menerima laporan pelaksanaan penyerahan aset sesuai BAST tersebut paling lambat 27 Desember 2021.

"Dengan selesainya serah terima sesuai dengan seluruh poin berita acara BAKST tersebut, maka penyelesaian serah terima aset P3D yang menjadi sengketa selama 20 tahun antara Pemprov Sumut, Pemkab Tapsel dan Pemkot Padang Sidempuan dinyatakan selesai, bersifat final dan tidak ada peninjauan ulang," tegas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan itu.

Baca Juga: Kota Medan Banjir, 6 Orang Dilaporkan Hilang, Ketinggian Air Hingga 5 Meter

Selanjutnya, kata Ipi, aset yang diserahkan tersebut menjadi hak dan tanggung jawab Pemkot Padang Sidempuan sejak ditandatanganinya berita acara BAKST. Pemkot Padang Sidempuan dapat meminjampakaikan aset yang dibutuhkan Pemkab Tapsel sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemprov Sumut selanjutnya akan mengkoordinasikan tindak lanjut hasil kesepakatan dalam rangka terlaksananya serah terima aset secara fisik oleh para pihak. Diharapkan sebelum tanggal 21 Desember 2021 telah tersedia semua dokumen dan administrasi yang diperlukan sehingga pelaksanaan serah terima aset selesai secara paripurna.

KPK melalui Satuan Tugas Korsup Pencegahan wilayah I selanjutnya akan memonitor pelaksanaan kesepakatan oleh para pihak sesuai peraturan perundang-undangan. Terutama untuk memastikan aset-aset milik daerah tidak dikuasai atau berpindah kepemilikan secara tidak sah oleh/kepada pihak lain, sehingga mengakibatkan masalah hukum.***

Halaman:

Editor: Soetana Hasby

Tags

Terkini

BNPB Raih Dua Penghargaan Terbaik GSM Award 2021

Sabtu, 27 November 2021 | 11:04 WIB

Kodrat Shah Sekjen DPP Partai Hanura

Senin, 15 November 2021 | 21:26 WIB

Begini Cara Daftar Program Kartu Prakerja Gelombang 22

Selasa, 26 Oktober 2021 | 21:04 WIB

Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1,6 Juta Orang

Senin, 17 Mei 2021 | 21:13 WIB
X