Menteri Yasonna menjelaskan pemberian penghargaan kepada beberapa kepala daerah, atas komitmen dan upaya Pemerintah Daerah memenuhi hak-hak dasar warga dan masyarakatnya. Kegiatan itu bertujuan untuk memotivasi dan mendorong realisasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat oleh Pemerintah Daerah, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, hak-hak perempuan dan anak, hak atas pekerjaan, perumahan yang layak dan lingkungan yang berkelanjutan hingga program Kota Peduli HAM.
“Sebagai koordinator Sekretariat Bersama RANHAM (Rencana Aksi HAM), kami sampaikan apresiasi terhadap capaian aksi HAM oleh Pemerintah Daerah yang telah mencapai 75 persen. Harapannya, pada akhir tahun 2018, pelaksanaan aksi HAM ini mencapai 100 persen,” imbuh Yasonna.
Wakil Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang mengaku bangga atas keberhasilan Kabupaten Karo meraih anugerah Daerah Peduli HAM dengan nilai 86,5.
“Kita cukup bangga Kabupaten Karo bisa terpilih menjadi salah satu penerima penghargaan tersebut. Hanya saja nilai kita masih angka (86.5). Maka harapan kita akan terus meningkatkan toleransi antar-suku dan agama di Tanah Karo, supaya kita bisa meraih nilai yang lebih baik,” kata Cory kepada wartawan, Rabu 12 Desember 2018.
Hasil penilaian Kementerian Hukum dan HAM dari 271 kabupaten/kota, hanya 75 kabupaten/kota yang meraih Peduli HAM, di antaranya Kabupaten Karo. (Rep-01)
