Sedangkan relokasi tahap ketiga di Siosar meliputi penduduk dari Desa Sigarang-garang, Sukanalu, Mardinding dan Dusun Lau Kawar. Untuk rumah hunian 892 kepala keluarga, lahan usaha tani 1.022 kepala keluarga, yang dikerjan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2020. Dengan dana Rp8.025.000.000, dana hibah RR TA 2017 dan dana hibah RR Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp157.278.681.000,929.
Dijelaskan Martin, saat ini dana yang turun per 27 Desember 2018 untuk pelaksanaan diperlukan Perbup (Peraturan Bupati) kembali sebagai penguatan dalam perubahan penjabaran APBD.
“Perpanjangan sewa rumah, sewa lahan baru turun Desember 2018 untuk 2 bulan. Warga menuntut perpanjangan sewa rumah dan sewa lahan selama 1 tahun,” kata Martin.
Merespons pemaparan Kalak BPBD Karo, Tim Monev BNPB Kolonel Inf. Yufti Senjaya menekankan agar setiap ada permasalahan, harus mengutamakan mediasi dengan memanfaatkan Polres, Koramil, Camat kepada masyarakat termasuk ke para pengembang.
Dansatgas penanganan bencana gunung api Sinabung, Letkol Inf. Taufik Rizal menegaskan, akan segera mengumpulkan keterangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian.
“Namun demikian, setiap ada permasalahan agar dalam rapat hadirkan setiap orang yang mengetahui permasalahan dan menguasai. Jangan kami disuruh berpikir karena kami bukan teknisnya,” kata Taufik.
Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara Riadil Lubis menyatakan selalu bersedia berkoordinasi dengan BNPB Pusat.
“Pada prinsipnya, kita selalu monitor dan melakukan pengawasan. Jika diminta kita siap untuk mem fasilitasi sepanjang ada kewenangan di propinsi,” tegas Riadil.
Menyoal adanya persoalan pembangunan rumah hunian bagi korban terdampak erupsi gunung api Sinabung, Kepala Kejari Karo Gloria Sinuhaji menegaskan, harus turun ke lapangan, dan ‘menekan’ orang yang bersalah agar cepat selesai.
Bupati Karo Terkelin Brahmana mengatakan, rapat koordinasi yang digelar, untuk menguraikan laporan BPBD Karo, agar pihak pemangku kepentingan yang hadir dapat mendengar, mengetahui, dan mengevaluasi sejauh mana kendala dan hambatan yang dihadapi oleh dinas terkait. (Rep-01)
