Soal Tuntutan Guru Honorer, Ini Tanggapan Bupati Karo

oleh -784 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana berdialog dengan delegasi FHKP Kabupaten Karo yang menyampaikan tiga tuntutan, Kamis 19 Desember 2019. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM – Forum Komunukasi Honorer Pendidikan (FKHP) Kabupaten Karo, kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Karo, Kamis 19 Desember 2019. Aksi serupa digelar massa FHKP Kabupaten Karo pada Selasa 17 Desember 2019. Dalam aksinya massa mengajukan tiga tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten.

Pada aksi yang kedua, delegasi massa diterima Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Karo, Mulianta Tarigan, Kepala Dinas Pendidikan Karo Eddy Surianta Surbakti dan Kepala BPKPAD Andreasta Tarigan.

Perwakilan massa FKHP Kabupaten Karo Interseba Milala beserta Armada Sitepu, Elia Harahap dan Abdurahman Tarigan, menyampaikan tuntutan para tenaga honorer pendidikan di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Karo.

Interseba Milala menyampaikan ada tiga poin tuntutan massa FHKP, pertama; mengenai penambahan Dana Kesejahteraan honorer, kedua; meminta agar kepala sekolah tidak semena-mena memberhentikan tenaga honorer, dan ketiga; menuntut Pemerintah Kabupaten Karo untuk mengangkat guru honorer yang sudah mengabdi selama 10 tahun ke atas sebagai ASN di lingkungan Pemkab Karo.

Baca Berita:

Pemkab Karo-DPRD Karo Godok Ranperda Limbah B3 dan Izin Lingkungan

Jelang Nataru, Dishub Karo Periksa Kelaikan Angkutan Umum

Menanggapi tuntutan tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Karo, Bupati Karo Terkelin Brahmana menyatakan bahwa pengangkatan tenaga honorer adalah suatu kebutuhan sekolah masing-masing. Dalam hal ini, katanya, Bupati Karo tidak mengintervensi perekrutan tenaga honorer.

“Dalam arti kata, bukan kebijakan Bupati selaku kepala daerah. Nah, tentu ini kebijakan kepala sekolah dengan menggunakan anggaran dana BOS untuk memberikan gajinya,” ujar Terkelin.

Dia menjelaskan, honor yang diterima para tenaga honorer bervariasi, disesuaikan dengan dana BOS yang diterima di tiap sekolah. Selain itu, Terkelin mengungkapkan bahwa sejak 2018 Pemda Karo telah menganggarkan gaji tenaga honorer Rp300 ribu perorang untuk 1.111 tenaga honorer.

Dihadapan massa FHKP Kabupaten Karo, Terkelin menyatakan tidak gampang memberhentikan tenaga honorer. Dalam pertemuan itu, Bupati Karo menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Karo segera membuat surat edaran kepada sekolah agar memuat aturan (SOP) dalam pemberhentian tenaga honorer.

Kepala Dinas Pendidikan Karo Eddy Surianta Surbakti menjelaskan, sejak Januari 2019 Pemkab Karo telah menganggarkan Rp3,9 miliar untuk tambahan gaji tenaga honorer pendidik.

“Sejak bulan Januari 2019  hingga sekarang sudah mereka terima tambahannya sebesar Rp300 ribu perorang,” kata Eddy.

Tambahan itu diluar dari gaji yang diterima tenaga honorer yang diberikan pihak sekolah dari dana BOS berkisar 15 persen, atau sekitar Rp200 ribu hingga Rp500 ribu perorang.

Mengenai tuntutan pengangkatan tenaga honorer pendidikan menjadi ASN, Pelaksana tugas Kepala BKD Mulianta Tarigan menegaskan pengangkatan ASN telah diatur dan mengacu kepada PP Nomor 11 tahun  2017, tidak bisa langsung diangkat jadi ASN.

Meski demikian, Mulianta menyarankan kepada FHKP Kabupaten Karo untuk membuat data tenaga honorer yang telah mengabdi 10 tahun ke atas.

“Bila mana ada nanti program Pemerintah Pusat merekrut PPPK (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja), data sudah ada. Tapi perlu dipahami untuk diangkat menjadi ASN harus ada regulasi yang mengatur,” tegasnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Andreasta Tarigan menyatakan perlu kajian untuk menaikan jumlah honor tenaga honorer pendidikan dari APBD Karo.

“Itu semua butuh kajian Dinas Pendidikan. Jika kajian dapat memungkinkan gaji dapat ditampung di P-APBD Karo 2020,” katanya. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *