Alih Kelola Akbid, Bupati Karo-DPRD Temui PPSDM Kemenkes

oleh -1.342 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana saat bertemu dengan PPSDM Kemenkes membahas alih kelola Akbid Pemkab Karo.

 

Bupati Karo Terkelin Brahmana saat bertemu dengan PPSDM Kemenkes membahas alih kelola Akbid Pemkab Karo.

RIENEWS.COM – Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama DPRDKaro meminta menemui Kementerian Kesehatan  terkait alih kelola dan penyerahan aset Akademi Kebidanan (Akbid) Pemkab Karo kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perguruan Tinggi Kesehatan milik Pemerintah Daerah (PT Kesda) diambilalih Pemerintah Pusat.

Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Wakil Ketua DPRD Karo Efendi Sinukaban, dan Direktur Akbid Pemkab Karo Siang Tarigan, Selasa 14 November 2017, melakuan koordinasi dengan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDM)-Kementerian Kesehatan RI, Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pertemuan dihadiri Kabag Hukormas Sektretaris Badan PPSDM Kemenkes Setyadi Nugroho dan diikuti Firman Firdaus Sitepu, Jidin Ginting SH,MH, Raja Mahesa Tarigan, M.Rafi Ginting, Perdata Ginting,Edy Corona Barus, Kasubag Akbid Karo Kartini Perangin-angin.

Terkelin menegaskan, Akbid Pemkab Karo satu-satunya Akademi Bidang Kesehatan yang ada di Kabupaten Karo. Pasca terbitnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, keberadaan Perguruan Tinggi Kesehatan milik Pemkab Karo tidak memiliki payung hukum yang jelas.

“Kita sengaja datang karena kebetulan ada undangan dari Kemenkes RI, sekaligus dapat berkoordinasi untuk mencari titik terang dalam upaya alih kelola aset Akbid. Bagaimana sebenarnya aturan pengelolaan Akbid Pemkab Karo tersebut ke depannya,” kata Terkelin.

Hal ini, menurut Bupati Karo, penting untuk mencegah terjadinya kesimpang-siuran informasi penyerahan aset Akbid Pemkab Karo.

“Ini sangat penting sebagai upaya mencegah adanya informasi simpang siur yang beredar. Ini yang perlu diantisipasi, dengan tujuan masyarakat Karo tahu perkembangan sekolah Akbid tersebut. Sebab tidak tertutup kemungkinan (para) orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya tidak bertanya- tanya lagi.Karena sudah tahu sebenarnya status PT Kesda  di Kabupaten Karo,” ujar Terkelin.

Setyadi Nugroho menyatakan pengambil alihan seluruh PT Kesda di seluruh Indonesia  bukan kemauan Kemenkes semata.

“Hal ini karena perintah undang-undang, harus Kemenkes laksanakan,” ujar Setyadi. (BAY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *