“Pada pasal 122 ditegaskan pengujian kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan oleh unit pengujian yang memiliki prasarana dan peralatan pengujian(gedung uji dan alat uji) yang akurat didukung oleh tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor,” kata Fajar.
Fajar mengakui Uji KIR Dinas Perhubungan Karo, sejak Desember 2018 dihentikan, dengan alasan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
“Kita alihkan sementara untuk numpang Uji KIR ke Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi, karena sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan,” kata Fajar.
Mengenai peninjauan di lokasi Desa Bandar Tongging, Fajar berharap, lokasi tersebut cocok dan mendapat perhatian Bupati Karo.
“Mudah-mudahan lokasi yang kami tinjau ini, cocok dan mendapat perhatian Bupati Karo. Dapat segera saya ajukan kembali analisa estimasi rancangan anggaran biaya pengadaan alat uji dan anggaran pembangunan gedung Uji KIR di anggaran P-APBD melalui Bappeda,” ujar Fajar.
Kepala Bappeda Karo Nasib Sianturi mengungkapkan, estimasi anggaran pembangunan dan pengadaan fasilitas Uji KIR sudah ada.
“Ditampung dalam anggaran P-APBD, bangunan gedung 17 meter x 50 meter, sebesar Rp1 miliar, sedangkan pengadaan alatnya berkisar Rp5,9 miliar,” kata Nasib Sianturi.
Ditegaskan Nasib, besaran anggaran itu masih analisa.
“Ini masih taksiran analisa, nanti saat pembahasan di P-APBD kita rampungkan semuanya sesuai data dan fakta. Yang penting tahun ini Kabupaten Karo tidak akan menumpang Uji KIR lagi ke daerah lain,” pungkas Kepala Bappeda Karo. (Rep-01)
