Kemudian perlu disadari ada tarik menarik antara kepentingan nasional dan juga kepentingan korporasi. Hal tersebut merupakan pola yang terjadi dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri di setiap negara, dan faktanya banyak negara yang menjadikan kepentingan korporasi menjadi penentunya.
“Apakah hal ini bisa dihindari? Tidak. Yang bisa kita lakukan adalah mencari titik di mana gap antara dua kepentingan tersebut dapat terjembatani atau bahkan dapat berjalan selaras. Pola kebijakan luar negeri kita sudah ditetapkan jauh ketika negara kita pertama kali didirikan, oleh Mohammad Hatta tepatnya. Ia menyampaikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia seperti berlayar di dua karang, artinya sangat penting bagi kita untuk mencegah terjadinya monopolaritas. Kepentingan Indonesia adalah memastikan adanya balance of power, untuk mendorong adanya lebih dari satu kekuatan agar semuanya berimbang. Dalam konteks ini kita adalah ummatan washatho yang tidak menepi ke salah satu karang,” papar Lalu.
Dia menjelaskan sebagai negara yang besar, Indonesia memililki margin of error yang cukup luas, namun demikian hal tersebut bukan menjadi alasan untuk mengambil keputusan yang serampangan.
“Menurut saya, semakin besar margin of error-nya maka semakin besar pula keleluasaanya dalam mengambil keputusan. Karena itu jika kita mengamati perilaku Amerika Serikat ini akan menjadi penjelasan untuk berbagai kebijakan luar negerinya. Di lain pihak Indonesia juga memiliki margin of error yang cukup luas, namun bermain dengan penuh kehati-hatian akan jauh lebih baik,” ungkap alumni Hubungan Internasional UMY itu.
Dalam pidatonya di Milad UMY yang ke-38 tahun, sebagai alumni, Lalu menyampaikan, bahwa sebagai institusi UMY sudah mengalami kemajuan yang sangat besar dibandingkan di masa babat alas-nya. Karenanya, UMY harus terus menjaga dan meningkatkan akuntabilitasnya sebagai perguruan tinggi berprestasi.
“Dengan posisi UMY saat ini, akan ada banyak ekspektasi yang ditujukan kepada Anda dari banyak pihak. Kredibilitas ini merupakan poin penting yang harus dijaga, dan salah satunya adalah melalui pengkhidmatan oleh setiap civitas akademika UMY. Terutama dalam penghayatan UMY dalam menerapkan core value yang dimilikinya,” tegas Lalu.
Hal sama juga disampaikan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. H. Agung Danarto, M.Ag., menyebutkan bahwa UMY harus menjadi pioneer dalam menjadikan dakwah Islam sebagai pembangun bangsa.
“Agama harus selalu berinteraksi dengan ilmu pengetahuan dan realitas masyarakat, dan dengan itu Islam akan mampu membawa negara kepada kebaikan. Dalam hal ini, UMY harus dapat menjadi lokomotif yang membawa gerbong masyarakat untuk menuju baldatun thoyyibah,” pungkas Agung. (Rep-02 | Rel)
