Puan mengatakan, laporan tersebut akan ditindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang DPR RI. Namun, pimpinan DPR terlebih dahulu akan mendengarkan berbagai masukan dan laporan yang disampaikan melalui fraksi maupun anggota DPR selama masa reses.
“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini,” ujar Puan.
Ia menjelaskan, proses tindak lanjut terhadap usulan HMP perlu memperhatikan tahapan dan mekanisme kelembagaan yang berlaku. Pimpinan DPR akan mempelajari perkembangan tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Menurut Puan, setiap usulan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak konstitusional anggota DPR harus memiliki landasan prosedural yang jelas. Karena itu, prosesnya tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang telah diatur dalam konstitusi maupun tata tertib DPR.
“Bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya, tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” tegasnya. (Red)
Sumber: DPR RI, Kompas.com
