Ganggu Kalender Konstitusi
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Prof. Mahfud MD menyatakan pemerintah tetap berkomitmen agar pemilu dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan meski ada putusan dari PN Jakarta Pusat yang meminta pemilu ditunda. Lantaran itu pula, ia mengajak generasi muda untuk berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024. Anak-anak muda diminta untuk menggunakan hak pilihnya guna memilih calon pemimpin, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.
“Pemilu yang akan datang adalah agenda konstitusional yang tidak bisa ditunda atau dimundurkan dengan jalan hukum biasa. Sekarang kami dikejutkan putusan PN Jakarta Pusat yang menunda pemilu sampai 2025,” kata Mahfud dalam Talkshow yang bertajuk “Tut Wuri Handayani, Mendorong dan Menemukan Keteladanan Politik Ala Anak Muda Dalam Menyongsong Pemilu 2024” di Grha Sabha Pramana UGM pada 8 Maret 2023.
Artikel lain
12 Jenazah Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Teridentifikasi
Pakar UGM: Solusi Tepat dan Cepat, Pindahkan Depo Pertamina Plumpang
Pasca Kebakaran, Stok BBM Aman Didukung TBBM Terdekat
Mahfud juga menyatakan pemerintah akan melakukan perlawanan hukum atas putusan penundaan pemilu yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat atas gugatan Partai Prima ke KPU.
“Kami harus melakukan perlawanan hukum karena ini sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Mengganggu jadwal kalender konstitusi. Kami akan naik banding hingga kasasi,” imbuh Mahfud. (Rep-04)
Sumber: Jaringan GUSDURian, UGMÂ
