Koalisi Sipil, Kriminalisasi Tim Film Dirty Vote Keliru dan Cacat Logika

Tiga pakar Hukum Tata Negara pengsi film dokumenter Dirty Vote. Foto Istimewa.
Tiga pakar Hukum Tata Negara pengsi film dokumenter Dirty Vote. Foto Istimewa.

Aksi Massa Se-Jagad di Yogyakarta Menggugat dan Adili Jokowi

Koalisi Sipil, Unsur Kecurangan Pemilu Terstruktur, Sistemastis dan Masif Terpenuhi

Menolak Kriminalisasi

Koalisi Masyarakat Sipil juga mencatat, bahwa pada 1 November 2023, ratusan santri Foksi tergabung sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024. Foksi sendiri telah mendeklarasikan dukungannya sejak November 2023 kepada capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, seperti video-video yang diunggah DPP Foksi melalui akun Instagram @santri_indonesia_2.0.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari AJI, YLBHI, LBH Pers, LBH Jakarta, KontraS, ICJR, SAFENet, Amnesty International Indonesia, Greenpeace Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), YAPPIKA menyatakan sikap berikut:

Pertama, menolak kriminalisasi terhadap para pengkritik termasuk terhadap para pakar hukum dan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan film Dirty Vote, baik dengan UU Pemilu atau ketentuan pidana lainnya.

Kedua, meminta pemerintah, aparatur negara, partai politik, para calon presiden dan wakil presiden, para kontestan pemilu, serta para pendukung mereka, tidak alergi terhadap kritik yang disampaikan publik, termasuk fakta-fakta kecurangan pemilu.

Ketiga, mendesak Kepolisian, Bawaslu, Kejaksaan, dan lembaga lainnya tidak mengikuti kehendak atau narasi para pelapor dan pihak-pihak yang anti kritik untuk memidanakan para tokoh dan pembuat film Dirty Vote. Sehingga sudah semestinya, laporan yang diajukan oleh para pelapor ditolak dan tidak dilanjutkan secara hukum.

Artikel lain

Dokumenter Kecurangan Pemilu “Dirty Vote” Tayang Masa Tenang

Capres Anies dan Ganjar Deklarasi Dukungan Kemerdekaan Pers

Sanksi DKPP, Anggota Komisi II DPR Usul Asas Pemilu Ditambah Etis

Keempat, mendesak para penyelenggara pemilu dan penegak hukum memproses fakta-fakta kecurangan Pemilu 2024, alih-alih memidanakan pakar dan aktivis di balik film Dirty Vote. (Rep-04)