Begitu juga dengan sistem penilaian reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga akan lebih sederhana, dari 259 komponen pertanyaan dan unggahan ribuan dokumen, kini menjadi 26.
“Dengan reformasi birokrasi yang bagus bisa turut berdampak pada penurunan kemiskinan dan peningkatan investasi. Kalau dulu fokus di hulu sekarang kita fokus di hilir sehingga kita lebih berdampaknya bukan di tumpukan kertasnya. Selama ini orang kalau ngurus RB kadang harus ada konsultan di hotel bagaimana nilainya supaya naik? Sekarang tidak lagi, jadi langsung ke dampak sehingga rakyat bisa lebih merasakan,” ujar Anas.
Disebutkannya, Presiden Jokowi telah menandatangani arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, sudah dan akan terus disesuaikan dengan mengadopsi konsep digital public infrastructure (DPI).
“Ini adalah konsep yang sekarang menjadi tren dan pegangan beberapa negara yang isinya adalah di situ terkait dengan payment, digital ID, dan data exchange,” jelas Anas.
Artikel lain
Penghargaan 34 Daerah dan Individu yang Kendalikan Konsumsi Rokok
Tanggal 24 Oktober Diusulkan Jadi Hari Ekonomi Kreatif Nasional
Suhu Makkah 45 Derajat Celsius Jemaah Diimbau Jaga Kesehatan
SPBE tidak mengutamakan pembangunan aplikasi baru karena saat ini pun telah ada ribuan aplikasi pelayanan pemerintahan berbasis digital. Untuk itu, kata Anas, SPBE ini akan interoperabilitas dengan telah ditandatanganinya peraturan presiden (Perpres) tentang hal tersebut. (Rep-02)
Sumber: BPMI Setpres
