Presiden Jokowi Tekankan Upaya Pencegahan Karhutla

oleh -282 Kali Dibaca
Presiden Joko Widodo tiba di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin 16 September 2019,pada pukul 18.28 WIB, dalam rangka penanganan karhutla. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM –  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan upaya pencegahan dalam mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih muncul hingga hari ini.

Hal tersebut disampaikan Presiden melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam konferensi pers usai Rapat Terbatas (Ratas) dengan topik Penanganan Karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin 16 September 2019.

“Mencegah lebih baik dari pada memadamkan. Itu intinya,” kata Wiranto.

Di samping itu, permasalahan karhutla ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah mulai tingkat kepala desa, camat, bupati/walikota hingga gubernur. Wiranto menekankan bahwa pemerintah pusat berlaku sebagai koordinator, oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan untuk bisa mandiri dalam menghadapi permasalahan yang sama setiap tahunnya.

Simak Berita Presiden Joko Widodo Pantau Karhutla di Riau

“Ini tanggung jawab daerah. Jangan terus bergantung pada pusat. Harus betul-betul tahu masalah ini dan tahu harus berbuat apa,” tegas Wiranto.

Bicara mengenai siaga darurat karhutla dengan operasi pemadaman baik darat maupun udara, Wiranto optimis apabila hal itu dilakukan bersama-sama, maka semua bisa diatasi dengan baik, sehingga permasalahan serupa bisa dihindari ke depannya.

“Kalau semuanya dilakukan dengan rapi, maka titik api dapat diketahui sejak dini dan dipadamkan segera,” tambah Wiranto, dalam siaran pers yang dikirim Pelaksan tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo, Senin malam.

Adanya masalah karhutla ini bukan berarti hanya disebabkan adanya unsur kesengajaan manusia saja. Kondisi cuaca dan fenomena alam juga menjadi faktor meluasnya wilayah yang terbakar.

Baca Berita:

Moderamen GBKP dan BNN Karo Gelar Catur Open Tournament 2019

Bupati-DPRD Karo Teken Nota Kesepakatan KUA PPAS R-APBD 2020

Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) adanya fenomena El Nino juga menyebabkan musim kemarau di Indonesia pada tahun ini diperkirakan lebih panjang lagi. Sedangkan musim hujan menurut perkiraan BMKG akan jatuh pada bulan November dan Desember.

Menyinggung soal penegakan hukum, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya mengatakan bahwa pihaknya melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum telah memproses sebanyak 370 perusahaan yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar.

Dari 370 perusahaan tersebut, 103 di antaranya berada di Riau dan telah difollow up  oleh Polda Riau. Selain itu, sebanyak 49 entitas perusahaan juga telah disegel.

Sebelumnya diketahui bahwa 80% lahan yang terbakar berubah menjadi perkebunan industri. Hal itu sekaligus menunjukkan adanya unsur kesengajaan oleh oknum tertentu dalam melakukan _land clearing_ untuk perkebunan korporasi. Hal serupa sebenarnya sudah dipelajari oleh KLHK sejak 2015 lalu, oleh sebab itu presiden meminta agar pihak Kementerian/Lembaga bersama unsur TNI dan Polri dapat memberi tindakan lebih tegas dan nyata.

Menyikapi arahan presiden, Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah membentuk tim dari Mabes dan Bareskrim yang kemudian diterjunkan khusus untuk menangani kasus karhutla hingga level daerah. Tito bahkan tidak segan untuk memberi tindakan tegas kepada jajarannya apabila tidak berhasil dalam menjalankan tugas. Di sisi lain, pihaknya juga akan memberi penghargaan yang sebanding apabila berhasil menjalankan tugas dengan baik. Hal tersebut menurut Tito akan memicu semangat kinerja jajaran Polri dalam mengatasi masalah karhutla.

“Kalau tidak maksimal, maka out. Tim sudah dibentuk dan akan bergerak selevel Polda. Jika berhasil tangkap, maka mereka akan kami berikan penghargaan. Jadi dengan reward and punishment ini diharapkan mereka akan terpacu,” pungkas Tito.

Rapat Terbatas yang berjalan singkat dan tertutup untuk media tersebut dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja di antaranya Menko Polhukam Wiranto, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur Riau Syamsuar, Bupati se-Provinsi Riau dan Pangdam serta Kapolda beserta jajarannya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *