Fondrakö Kearifan Lokal Kepulauan Nias Penyelesaian Pidana Anak

oleh -1.291 Kali Dibaca
Dosen UPN Veteran Jakarta Beniharmoni Harefa. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM – Dosen UPN Veteran Jakarta Beniharmoni Harefa dalam ujian terbuka Program Doktor di Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, menyatakan masyarakat Kepulauan Nias, Sumatera Utara, memiliki hukum kearifan lokal dalam penyelesaian kasus yang melibatkan anak.

Musyawarah yang dilakukan berdasarkan fondrakö sebagai kearifan masyarakat lokal Nias dapat mengatasi berbagai kelemahan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana atau diversi.

“Salah satunya bisa menyeimbangkan kedudukan korban dan pelaku,” kata Beniharmoni Harefa, saat ujian terbuka Program Doktor di Fakultas Hukum UGM, Kamis 24 Januari 2019.

Beniharmoni Harefa yang juga Dosen UPN Veteran Jakarta, mengatakan, hasil musyawarah berdasar fondrakö juga tidak akan disalahgunakan. Di samping hal tersebut menjadikan pemantauan keseharian anak pasca- diversi menjadi lebih optimal.

Baca Berita: Kunjungi Pasar Buah Berastagi, SBY Ditawari Jeruk

Nilai-nilai musyawarah berdasarkan fondrakö yang dapat memberikan kontribusi bagi pembaharuan pengaturan diversi, disebutkan Beni, mencakup nilai dari tunofo.

Hal ini bermakna korban menyerahkan penyelesaian perkaranya sepenuhnya kepada forum musyawarah.

“Nilai dari bukti tidak disalahgunakan bahwa tidak fair atau tidak adil, bukti yang telah terungkap di sidang adat, digunakan untuk menjerat anak dalam proses peradilan lainnya. Kesepakatan yang telah diputuskan bersama menjadi tanggung jawab bersama,” paparnya.

Menurut Beni, kedepan diperlukan perumusan kembali beberapa norma yang ada dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama untuk mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal di masing-masing daerah Indonesia.

Salah satu yang bisa menjadi rujukan, adalah nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Nias dengan musyawarah berdasar fondrakö.

Selain itu, aparat penegak hukum perlu mengefektifkan hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya dalam penyelesaian perkara pidana anak.

Beni mengatakan bahwa hukum asli masyarakat akan lebih efektif dalam menjawab kelemahan-kelemahan proses peradilan pidana fromal.

“Hukum pidana adat lebih bersifat korektif, rehabilitatif, dan restoratif,” imbuh Beni.  (Rep-04)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *