RIENEWS.COM – Menko Polhukam yang juga Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD menyatakan akan membentuk tim gabungan atau Satgas menindaklanjuti dugaan TPPU senilai Rp349 triliun. Menko Polhukam Mahfud MD menekankan, Satgas ini nantinya akan memprioritaskan LHP dengan nilai yang paling besar.
“Mulai dari LHP nilai agrergat Rp189.273.872.395.172. Tim gabungan/Satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Pidsus Kejagung, Bidang pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam,” kata Mahfud MD.
Hal ini disampaikan Mahfud MD dalam rapat kerja, rapat dengar pendapat Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dengan Komisi III DPR RI pada Selasa, 11 April 2023.
Mahfud menegaskan bahwa tidak ada perbedaan data antara Komite TPPU dengan Kementerian Keuangan. Dijelaskannya, 300 surat laporan hasil analisis/laporan hasil pemeriksaan (LHA/LHP) yang bersumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 2009 hingga 2023, didapat agregat laporan transaksi keuangan mencurigakan Rp349 triliun.
Dari 300 laporan itu, kata Mahfud, 200 laporan LHA/LHP diberikan kepada Kementerian Keuangan, sedangkan 100 LHA/LHP lainnya diberikan ke aparat penegak hukum.
Mahfud merinci, dari 200 LHA/LHP yang diberikan ke Kementerian Keuangan itu memiliki agregat laporan transaksi keuangan mencurigakan lebih dari Rp275 triliun. Sementara di 100 LHA/LHP yang diberikan ke aparat penegak hukum (99 laporan) dan satu laporan ke lembaga lain memiliki nilai agregat Rp74 triliun.
Artikel lain
Menanti Akhir Dugaan TPPU Rp349 Triliun
Namanya Dicatut untuk Menipu, Selebritas Baim Wong Datangi Polda Sumut
