Tanggap Darurat Banjir dan Longsor Padang Hingga 9 November

RIENEWS.COM — Pemerintah Kota Padang menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor selama tujuh hari terhitung 3 – 9 November 2018. Status tersebut berdasarkan hasil kaji cepat penanganan darurat banjir dan tanah longsor yang menerjang Padang pada 2 November 2018 siang lalu.

“Banjir telah surut dan jalan terdampak longsor sudah bisa dilalui kendaraan,” kata Kepala Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho melalui siaran pers yang diterima Rienews.com, Ahad, 4 November 2018.

Bencana terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi dan meluapnya DAS (daerah aliran sungai) Sungai Beringin yang mengalir ke Sungai Batang Arau serta Sungai Banda Bakali yang berada di Kota Padang. Kawasan yang tertimpa bencana meliputi Kota Padang, Kelurahan Bungus Barat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kelurahan Pegambiran Ampalu, Batung Taba, Gurun Laweh, Kuto Baru, dan Banuaran di Kecamatan Lubuk Begalung, Kelurahan Kepala Koto di Kecamatan Pauh, Kelurahan Beringin, Padang Besi, dan Tarantang di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kelurahan Alai Parak Kopi di Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Seberang Padang dan Seberang Palinggam di Kecamatan Padang Selatan, serta Kelurahan Pacah di Kecamatan Koto Tengah.

“Ada 29 kepala keluarga terisolir di Baringin karena jembatan rusak,” kata Sutopo berdasarkan hasil peninjauan Tim BNPB yang tiba di lokasi bencana Ahad kemarin.

Korban jiwa sebanyak dua orang tewas, 756 kk terdampak, dan 1 kk mengungsi. Kemudian kerugian maaterril berupa 1.400 unit rumah terendam, 3 unit rumah hanyut, 1 unit jembatan hanyut, 1 unit jembatan gantung putus, dan jalan penghubung Padang Besi – Beringin tertutup longsoran tanah.

Pemerintah daerah setempat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang berkoordinasi untuk melakukan monitoring dan evakuasi warga terdampak. Selain itu melakukan pembersihan metarial lumpur di sebagian rumah warga dan fasilitas umum serta menyalurkan makanan dan logistic untuk warga terdampak. (Rep-03)