Jokowi Lantik AHY dan Hadi Tjahjanto Jadi Menteri Sisa Periode 2019-2024

Presiden Jokowi bersama 2 menteri yang baru saja dilantik, yakni Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, 21 Februari 2024. Foto Dok. BPMI Setpres.
Presiden Jokowi bersama 2 menteri yang baru saja dilantik, yakni Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, 21 Februari 2024. Foto Dok. BPMI Setpres.

RIENEWS.COM – Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Hadi menggantikan Prof. Mahfud MD yang mengundurkan diri pada 1 Februari 2024 lalu.

Pada hari yang sama, Jokowi juga melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ia menggantikan Hadi Tjahjanto. Pelantikan kedua Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 itu digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.

Baik Hadi maupun AHY dilantik berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengambil sumpah jabatan menteri yang dilantik.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Jokowi yang ditirukan Hadi dan AHY.

“Kami ketahui bersama bahwa kehormatan ini sudah diberikan sejak tugas kepada saya sebagai Panglima TNI kemudian Menteri ATR/BPN. Dan saat ini saya juga diberi kehormatan lagi sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Tentunya suatu kehormatan yang harus saya jaga dan saya laksanakan dengan baik,” ujar Hadi.

Ia juga mengatakan akan terus berkonsolidasi dengan pihak-pihak terkait untuk menjaga situasi politik dan keamanan di Tanah Air.

“Saya segera melaksanakan konsolidasi dengan lembaga kementerian terkait untuk tetap menjaga kondisi yang saat ini sangat baik, sangat kondusif ini agar terus dipertahankan. Dan ini adalah tugas bagi seluruh komponen,” tutur Hadi.

Rasa syukur juga disampaikan AHY atas kepercayaan yang diberikan Jokowi kepadanya.

“Ini merupakan sebuah tanggung jawab yang insyaallah saya akan jalankan sekuat tenaga. Walaupun kami juga menyadari, ini adalah masa-masa yang tidak panjang, 8 bulan kurang lebih. Tapi saya selalu meyakini dalam waktu berapa pun kami bisa berbuat terbaik untuk masyarakat dan juga negara,” tutur anak sulung Presiden ke-6 Soesilo Bambang Yudhoyono itu.

Artikel lain

Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Publisher Rights

Jor-joran Bansos dan El Nino, Harga Beras Terus Naik

1.322 Pengawas Pemilu 2024 Tumbang, Ini Penyebabnya

Pesan Dukungan Investasi

Usai pelantikan, Jokowi menyampaikan sejumlah arahan kepada kedua Menteri itu. Selain menyampaikan hal-hal terkait politik, hukum, dan keamanan, Jokowi juga menyampaikan soal dukungan untuk investasi di Tanah Air kepada Hadi.

“Saya kira Pak Menko Polhukam, kami tahu beliau dulu Panglima (TNI). Saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan politik, hukum, dan keamanan sangat sangat siap. Dan saya tadi sudah pesan beberapa hal berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, dan juga berkaitan dengan dukungan terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia,” ucap Jokowi.

Jokowi juga meyakini AHY dapat menjalankan tugas sebagai Menteri ATR/BPN.

“Kami tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat, pertama. Beliau juga alumni Akademi Militer (Akmil) juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR/BPN karena ini urusan manajemen, saya kira beliau akan sangat siap,” tutur Jokowi.

Selanjutnya, ia menyampaikan tiga hal kepada AHY, yakni berkaitan dengan sertifikat tanah elektronik, hak guna usaha (HGU) perdagangan karbon, dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Pertama yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih massif. Yang kedua, target untuk HGU carbon trading yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk. Yang ketiga yang berkaitan dengan target 120 juta PTSL, 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus bisa kita selesaikan, saya rasa itu,” ucap Jokowi.

Artikel lain

Sirekap Dihentikan Sementara, Komisi II DPR Minta Hitung Manual Tetap Jalan

Kecelakaan KA Baraya – KA Turangga, KNKT Temukan Uncommanded Signal

Film ”Dirty Vote” Ungkap Kecurangan Politik Pemilu yang Menahun

Acara pelantikan itu juga dihadiri antara lain Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para pimpinan lembaga tinggi negara, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Rep-04)

Sumber: BPMI Setpres