Paripurna DPR Sahkan Revisi UU Polri, TNI, Kementerian Negara dan Keimigrasian

RIENEWS.COM – Rapat paripurna DPR RI mengesahkan revisi empat undang-undang yakni revisi UU Polri, TNI, Kementerian Negara dan UU Keimigrasian menjadi RUU inisiatif DPR.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI ke-18 masa persidangan V tahun sidang 2023-2024 yang digelar di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024, yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan didampingi Wakil Ketua DPR yang lain, yakni Rachmat Gobel, Lodewijk F Paulus, dan Muhaimin Iskandar.

Keempat UU yang akan direvisi menjadi RUU inisiatif DPR RI tersebut yakni, RUU perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, RUU perubahan ketiga atas UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Polri, RUU perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan RUU Perubahan ketiga UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pengesahan revisi UU didahului dengan penyerahan pandangan masing-masing fraksi yang ada di DPR. Tiap perwakilan fraksi menyerahkan pandangannya secara tertulis kepada pimpinan DPR.

Setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh fraksi terkait Sufmi Dasco menyatakan, menugaskan Badan Legislasi (DPR RI) untuk menyampaikan rumusan RUU tersebut.

Artikel lain

Alasan Jokowi Perintahkan Berhenti Bikin Aplikasi Baru

Platform Digital Bakal Didenda Rp500 Juta per Konten Siarkan Judi Online

Suhu Panas Mekah, Disarankan Jemaah Umrah Wajib Pukul 10 Malam atau 9 Pagi

Revisi UU Polri dan UU TNI guna menyamakan dengan UU Kejaksaan yang telah lebih dulu direvisi pada tahun 2021. Sufmi Dasco menyebutkan, bahwa revisi UU Polri dan UU TNI sempat tertunda karena pelaksanaan Pemilu 2024 sehingga baru kembali digulirkan di DPR saat Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 kali ini.

Revisi UU Kemigrasian dan revisi UU kementerian disetujui untuk menjadi RUU usulan inisiatif DPR dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI pada Kamis, 16 Mei 2024.

Artikel lain

Kenaikan UKT PTN Dibatalkan

Kegiatan People’s Water Forum Bentuk Hak Atas Kebebasan Berkumpul

Forum Penyelamat Media dan Demokrasi: Batalkan RUU Penyiaran

Sedangkan revisi UU Keimigrasian dilakukan sebagai dampak atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 64/PUU-IX/2011 dan Putusan MK Nomor 40/PUU-IX/2011. Sementara n revisi UU Kementerian Negara sendiri, kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi, diusulkan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian negara sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi serta kebutuhan Presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan juga efektif. (Rep-02)

Sumber: DPR RI