RIENEWS.COM – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Haerul Saleh meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, khususnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dalam rangka Audit BPK pada 21 Februari 2024. Progres fisik pekerjaan infrastruktur dasar IKN Tahap I sejumlah 40 paket telah mencapai 74.87 persen.
“Saya kira dari sisi waktu pelaksanaan dan target-target pekerjaan masih on schedule,” kata Basuki.
Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022. Antara lain berupa konektivitas, penyediaan air baku, sanitasi, dan kantor-kantor pemerintahan di kawasan KIPP. Pembangunan infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan di KIPP ini menjadi modal utama untuk membangun kepercayaan publik dan menarik investor untuk berinvestasi di IKN.
“Beberapa waktu lalu sudah dilakukan tiga seri ground breaking oleh Presiden Joko Widodo. Misalnya gedung perkantoran, rumah sakit, dan hotel. Hari ini kami hadir lengkap bersama para Dirjen. Kami juga menyambut baik proses audit BPK untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di IKN dilaksanakan dengan tata kelola yang baik,” kata Basuki.
Kegiatan kunjungan kerja BPK tersebut diawali dari Kota Balikpapan melewati Jalan Tol Akses IKN menuju Jembatan Pulau Balang, hingga Bandara VVIP IKN Nusantara. Selanjutnya menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara dengan meninjau Kantor Presiden dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan, tower hunian ASN, dan dilanjutkan ke Bendungan Sepaku Semoi.
Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga mengatakan pembangunan IKN terbagi menjadi dua batch hingga akhir tahun 2024. Di mana konstruksi untuk batch 1 yang telah berjalan sebanyak 40 paket pekerjaan dengan progres fisik 74,87 persen per 15 Februari 2024. Sementara untuk batch 2, telah berjalan 49 paket pekerjaan dengan progres 24 persen. Untuk keseluruhan 89 paket berjalan, anggaran yang sudah teralokasi sebesar Rp. 68,57 triliun.
Artikel lain
Indonesia Dukung Fatwa Hukum Mahkamah Internasional atas Palestina
