BPPSDMK Kemenkes Setuju Relokasi Akbid Karo di Desa Rumka

oleh -1.489 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana, Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan (Kemenkes) Sugiyanto,DPRD Karo, Akbid Karo, melakukan pembahasan tindak lanjut peralihan pengelolaan Akbid Karo dari Pemkab Karo kepada Kementerian Kesehatan, Selasa 17 April 2018.[Foto Rienews.com]

RIENEWS.COMPembahasan peralihan pengelolaan Akademi Kebidanan (Akbid) Pemda Karo kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali dilakukan. Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama jajarannya, serta Akbid Karo, dan DPRD Karo, melakukan pertemuan dengan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kemenkes, Selasa 17 April 2018, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Hadir dalam pertemuan itu dari BPPSDMK Kemenkes, Kepala Pusat Pendidikan  SDM Kesehatan Sugiyanto, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Wakil Ketua DPRD Karo Efendi Sinukaban, anggota DPRD Karo Jhon Karya Sukatendel, Mansur Ginting, Jidin Ginting,  Asisten II Ekbang Jernih Tarigan, Kepala Bappeda Nasib Sianturi, Kadis Kesehatan Irna Safrina Sembiring Meliala,  Direktur RSU Kabanjahe, Arjuna Wijaya, Direktur Akbid Pemkab Karo  Siang Br Tarigan, Kasubag TU Akbid Kartini Br Perangin Angin.

Dikatakan Direktur Akbid Pemda Karo Siang Br Tarigan, sebagai tindak lanjut (peralihan pengelolaan), lokasi lama gedung Akbid Pemda Karo yang berada di Simpang VI Kabanjahe sesuai dengan undang-undang harus diserahterimakan ke Kemenkes RI termasuk personel, pendanaan, sarana-prasarana serta dokumen (P3D).

KLIK: Sabtu 21 April 2018, Jalan Berastagi-Kabanjahe Ditutup Total

Dengan dasar ini, sebut Direktur Akbid Karo,  Pemerintah Kabupaten Karo menyediakan tanah jika lokasi  Akbid lama diserahkan ke Pemerintah Pusat.

“Maka alternatif yang dibuat Pemkab Karo menyediakan tanah dan dapat dipindahkan ke Desa Rumka, Kecamatan Kabanjahe, jika disetujui Kemenkes RI cq PPSDMK , dengan kajian administrasi sertifikat lahan tanah sebagai syarat formal telah terpenuhi diperuntukkan untuk Akbid Pemkab Karo, sudah tercatat di BPN  Tanah Karo sesuai Surat Ukur 195/2018,” jelas Siang Br Tarigan.

Selanjutnya, dia mengungkapkan, dilakukannya konsultasi dengan PPSDMK, tata cara, dan sistem mekanisme.

“Sekaligus menginformasikan bahwa aset tanah untuk sekolah Akbid sudah ada sesuai sertifikat dari BPN, supaya pihak PPSDMK tahu, dan memberikan saran masukan cara pengalihan asset,” imbuhnya.

Dalam pertemuan itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana menegaskan, selama ini sudah berjalan sistem dan administrasinya  sesuai dengan kajian.

“Sehingga lokasi Akbid yang lama, sudah diwacanakan akan dipindahkan ke Tanah Pemkab Karo di Desa Rumka Kecamatan Kabanjahe. Luas lahan Akbid tersebut sesuai dengan sertifikat seluas 5000 M2 sesuai syarat dan ketentuan dari PPSDMK,” tegas Bupati Karo.

Terkelin menambahkan, dengan adanya sertivikat ini, Pemkab Karo meminta PPSDMK untuk memberikan solusi, arahan pengalihan dan pengelolaan Akbid.

“Agar ada kepastian pengembangan selanjutnya pengadaan tanah tersebut yang sudah Pemda siapkan, ini perlu kita pertanyakan tadi,” pungkas Terkelin.

Merespons hal itu, Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, Sugiyanto menyatakan, prinsipnya pertama dulu sesuai perintah undang-undang Pemkab Karo poin pertama; harus menyerahkan P3D, poin kedua; harus ada komitmen, Yes or No.

“Kenapa demikian, banyak contoh di daerah lain sama halnya dengan Pemkab Karo bersama DPRD Karo belum menyerahkan aset tersebut ke Kemenkes, biar Pemkab bisa ajukan ke PPSDMK  bangun gedung Akbid baru,” ujar Sugiyanto.

Sugiyanto menegaskan, jika DPRD bersama Bupati  Karo berkenan, luas lahannya ditambah 5000 M2 lagi.

“Terkait lahan yang sudah ada 5000 M2, lebih bagus lagi kalau lahannya ditambah lagi 5000 M2  untuk tempat Program Setudi Pengembangan, ini permintaan PPSDMK,” kata Sugiyanto.

Wakil Ketua DPRD Karo Efendi Sinukaban menyatakan, DPRD Karo siap membantu sesuai dengan kewenanangan.

“Dari DPRD Karo apa yang perlu, yang akan diselesaikan sesuai kewenangan DPRD Karo, maka DPRD Karo siap bantu dan akan berkordinasi dengan Bupati Karo. Terkait apapun bentuknya untuk Akbid tetap berdiri di Kabupaten Karo, kami DPRD akan komitmen memperjuangkan itu,” ujar Efendi.

Dia pun menyarankan Bupati Karo segea mengajukan permohonan rekomendasi.

“Silakan Bupati Karo buatkan segera surat permohonan rekomendasi dan surat persetujuan Hibah. Sesuai kewenangan DPRD Karo, jika itu harus kami keluarkan, maka saya di DPRD Karo bersama dengan kawan-kawan akan segera merapatkannya dan  merealisasikannya ,” pungkas  Efendi didampingi anggota DPRD Karo lainnya.

Asisten II Ekbang Jernih Tarigan menyampaikan, akan segera mengajukan surat yang dimintakan DPRD Karo.

“Merespons usulan DPRD Karo , kami selaku OPD (Organisasi Perangkat Daerah) akan segera membuat surat permohonan tersebut. Terkait dua hal tadi, nanti setelah pulang dari Jakarta kita ajukan ke Bupati, agar ditandatangani, baru kita kirim ke DPRD Karo,” imbuh Jernih Tarigan. (Bay)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *