“Saya belum bisa menjawab, akan tetapi kemungkinan Kemensos akan cairkan. Berikan kami waktu, sebab saat ini Kemensos butuh skala prioritas ke daerah-daerah lain. Mengingat beruntunnya bencana alama terjadi di Indonesia, setelah lombok, muncul lagi daerah Palu, jadi hampir semua Kemensos fokus ke daerah Palu termasuk semua anggaran tersedot ke sana,” imbuh Tetrie.
Dia pun mengimbau warga bersabar. “Apa yang masyarakat Berastepu keluhkan kami sudah tahu. Jangan terus disalahkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terkait Jadup, alat-alat isi perabot rumah Hunian, dan bantuan rehabilitasi anak-anak pengungsi semua sudah kita catat. Namun yang akan diprioritaskan Jadup dan bantuan rehabilitas anak-anak pengungsi,” kata Tetrie.
Menanggapi hal itu, Kepala Desa Kades Berastepu, Gemok Sitepu berharap agar bantuan bagi warga korban pengungsi dapat disalurkan sebelum akhir tahun.
“Memohon, walaupun pihak Kemensos tidak menentukan tanggal, waktu, dan hari pencairan Jadup. Atas nama masyarakat Berastepu, saya menyampaikan tolonglah bu, kalau bisa jangan habis tahun 2018 ini, sudah bisa dicairkan Kemensos,” ungkap Gemok Sitepu.
Dia pun menegaskan apa yang sudah dijelaskan oleh Kemensos, akan disampaikan kepada warga. “Apa yang disampaikan Ibu Kasubdit akan saya koordinasikan dengan masyarakat. Jika memang dana ADD dapat dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat hal-hal yang mendesak, ini sebagai masukan bagi saya selaku kades,” kata Gemok Sitepu.
Bupati Karo Terkelin Brahmana mengungkapkan, tujuannya membawa rombongan termasuk perwakilan warga Desa Berastepu lantaran adanya desakan dari warga.
“Kami Pemkab Karo dan DPRD Karo memahami dan menyadari segala upaya dan kepedulian Kemensos. Akan tetapi, adanya desakan masyarakat Berastepu yang mengalir terus bertanya dan bertanya, sehingga kami datang untuk kembali mengkomunikasikan agar perwakilan yang ikut dari pihak masyarakat tahu persoalan yang sebenarnya, dan penyebab kendala belum tersalurkan Jaminan Hidup Tahap II termin 3. Mudah-mudahan dengan adanya masukan dan saran yang diberikan Kemensos, pihak perwakilan (warga) dapat menyampaikan hasil pertemuan tersebut ke masyarakat. Ini harapan kita,” imbuh Bupati Karo. (Rep-01)
