Bupati Karo Hadiri Musrenbang Nasional 2018

oleh -2.633 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana (satu kiri) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (dua kanan) bertemu di kegiatan Musrenbang Nasional 2018, di Jakarta, Senin 30 April 2018. [Foto Rienews.com]

RIENEWS.COM Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin 30 April 2018, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional yang dihadiri 516 kepala daerah se-Indonesia, di Hotel Grand Sahid, Jakarta.

Pembukaan Musrenbang Nasional 2018 dilakukan Presiden Jokowi didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro tersebut dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah  (RPK)  Tahun 2019.

Bupati Karo Terkelin Brahmana menghadiri Musrenbang Nasional 2018, mengungkapkan, Musrenbang Nasional bertujuan untuk melakukan  sinkronisasi dan penajaman program kegiatan prioritas Nasional pada kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah.

KLIK: Bupati Karo-DPPT OPDHI Bahas MoU Bidang Hukum

Terkelin mengutip pernyataan Menteri PPN, menyatakan, Musrenbangnas 2018 dan  penyusunan RKP 2019 telah menggunakan prinsip money  follows program dan asas manfaat serta perencanaan dengan pendekatan holistik-tematik , terintregrasi, dan berbasis spesial.

Sasaran skema Musrenbangnas  yakni pencapaian pembangunan Nasional, sasaran ekonomi makro, pokok-pokok RKP 2019, RKP dalam peta dan KPBU ( Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), dan PINA (Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah.

Didampingi Kepala Bappeda Karo Nasib Sianturi, Terkelin mengatakan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang  Brodjonegoro berencana mengunjungi Kabupaten Karo untuk mengecek pembangunan seputar Danau Toba.

Ditambakannya, sistem perencanaan pembangunan daerah, perencanaan partisipatif diwujudkan antara lain melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi.

Di mana rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan berasal dari semua aparat penyelenggara Negara; eksekutif, legislatif, dan yudikatif, masyarakat, kaum rohaniwan, pemilik usaha, kelompok profesional, organisasi non-pemerintah, dan lain-lain. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *