Bupati Karo Hapus Biaya Masuk Wisata Alam Taman Mejuah-Juah

oleh -1.491 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana (menunjuk) saat meninjau wisata Taman Mejuah-Juah di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Rabu 11 Juli 2018. [Foto Rienews.com]

RIENEWS.COMBupati Karo Terkelin Brahmana menegaskan keinginannya menghapus biaya masuk ke Taman Mejuah-Juah di kota wisata Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Bupati merasa sedih dan malu lantaran kebijakannya menghapus biaya masuk ke objek wisata itu belum terealisasi.

Ditargetkan pada Desember 2018, warga yang berkunjung ke Taman Mejuah-Juah tidak lagi dipungut biaya masuk.

Penghapusan biaya masuk ke Taman Mejuah-Juah, salah satu ikon destinasi di Kabupaten Karo yang bernuansa panorama dan udara yang segar itu, kembali ditegaskan Bupati Karo Terkelin Brahmana saat meninjau Taman Mejuah-Juah, Rabu 11 Juli 2018.

Baca Berita: Dinilai Taman Kota Sukses, Bupati Karo Perbanyak Ruang Hijau

Berita Populer: Usai Panen, Warga Karo Gelar Gendang Guroguro Aron

Kepada Kepala Bappeda Nasib Sianturi, Kadis PUPR  Paten Purba, Kadis Pariwisata Mulia Barus, Kabid Lingkungan Hidup Hotman Brahmana, Kabag Humas Protokoler Pekab Karo Djoko Sujarwanto, Terkelin kembali mengungkapkan kebijakannya untuk penghapusan biaya masuk alias masuk gratis ke Taman Mejuah-Juah.

“Sudah lama menggulirkan terkait penggunaan Taman Mejuah-Juah agar masyarakat dibebaskan masuk tanpa bayar alias gratis. Namun, tak kunjung ada reaksi dan aksi dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk menindaklanjuti program Pemkab Karo yang digaungkan sejak lama. Apa ruginya kalau kita tidak tarik PAD masuk ke dalam Taman Mejuah-Juah. Demi kepentingan masyarakat, agar masyarakat dapat menikmati fasilitas bersama keluarga dan anak-anaknya untuk bersantai ria menikmati udara yang sejuk dan adem,” kata Terkelin Brahmana.

Taman Mejuah-Juah dari segi pemandangan diklaim sebagai salah satu destinasi objek wisata alam yang indah da diunggulkan di Kabpaten Karo, yang telah dibangun oleh pemerintah.

“Ini alasan tujuan saya, sebab tidak selamanya pemerintah menarik dana PAD jika tidak berpihak kepada masyarakat,” tegas Bupati Karo.

Diungkapkan Bupati Karo, memang untuk mencabut Perda (Peraturan Daerah) yang telah ada, harus ada kajian terlebih dulu agar tidak menyalahi azas hukum tata negara, dan memperhatikan beberapa asas di antaranya yakni asas kepastian hukum, akuntabiltas, kecermatan, dan kehati-hatian.

“Penghapusan Perda ini segera ajukan ke Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Karo dan  selalu monitor perkembangannya. Bappeda dan Dinas Pariwisata saya tugaskan untuk ikuti, dan saya minta bulan September 2018 sudah dapat kita ajukan ke DPRD Karo supaya bulan Desember 2018 ini minimal masyarakat sudah dapat menikmati gratis masuk kedalam Taman Mejuah-Juah,” ungkap Terkelin.

Bupati Karo kembali mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN), berprinsip mengutamakan pelayanan umum menyentuh masyarakat.

“Jangan sebagai ASN dipikiran kita hanya mengolah cara mendapatkan duit, lupa menyejahterakan masyarakat. Sebab hidup ini adalah kesempatan, berbuatlah, dan bekerja dengan baik, ikhlas dan tidak kerja ngasal,” pungkas Bupati Karo.

Menyikapi kebijakan Bupati Karo, Kepala Bappeda Nasib Sianturi menyebutkan, merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hanya ada tiga alasan suatu Perda dapat dibatalkan baik secara komulatif maupun alternatif.

Yakni apabila Perda tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; kepentingan umum dan/atau; kesusilaan.

“Nah salah satunya kepentingan umum dapat menjadikan tolak ukur seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, sebagai pintu masuk  Perda Nomor 5 Tahun 2012 dapat dicabut, demi kepentingan masyarakat banyak,” kata Kepala Bappeda.

Kadis Pariwisata Karo Mulia Barus mengatakan, pihaknya sudah memasukkan surat soal penghapusan biaya masuk ke Taman Mejuah-Juah ke BPKPAD Karo.

“Sudah, apa yang dikatakan Pak Bupati  tadi terkait kajian pencabutan Perda, sudah kita layangkan semalam kepada Dinas BPKPAD Karo agar dipelajari dan ditelaah untuk seterusnya nanti kita ajukan ke DPRD Karo agar Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengutipan Retribusi ke Taman Mejuah-Juah, dengan argumen dan alasan yang sudah disebutkan pak Bupati dan Pak Bappeda,” pungkas Mulia Barus. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *