Bupati Karo “Marah” Kepada PT SGM

oleh -2.392 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana memimpin rapat pembahasan pekerjaan pembukaan lahan usaha tani di Kantor Bupati, Senin 15 April 2019. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM – Bupati Karo Terkelin Brahmana “marah” mengetahui pekerjaan pembukaan untuk lahan usaha tani (LUT) oleh PT. Siparanak Gabe Maduma (PT. SGM) sekitar seluas 480,11 hektar di hutan produksi tetap Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, tak kunjung selesai. Area LUT diperuntukan bagi korban dampak gunung Sinabung dalam Relokasi Tahap III.

“Kemarahan” Terkelin Brahmana terungkap dalam rapat yang dihadiri Asisten I Pemkab Karo Suang Karokaro, Plt Asisten II Pemkab Karo Davit Trimei Sinulingga, Kepala Bappeda Nasib Sianturi, Kepala Inspektorat Philemon Brahmana, Kabid Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Meri, Kalak BPBD Karo Martin Sitepu, Kasi Intel kejaksaan Karo Arief, Camat Tiga Panah Data Martina, Camat Merek Tomi Heriko Sidabutar, Danramil Tiga Panah, Kapolsek Tiga Panah, perwakilan PT. SGM, di ruang Kantor Bupati Karo, Senin 15 April 2019.

Bahkan Bupati Karo mempersilakan wartawan memasuki ruang rapat. Terkelin menegaskan tak menginginkan keterlambatan pembukaan LUT, menyebabkan Pemerintah Kabupaten Karo disalahkan.

“Saya sangat kecewa berat dan kesal,  sampai detik ini belum ada dari Tim Monitoring dan OPD Pemda Karo terkait kesimpulan maupun keputusan untuk penebangan kayu tertunda-tunda. Alasan perusahaan PT Paranak Gabe Maduma dinilai tidak mampu, dan IPK (izin penebangan kayu) sudah berakhir 12 April 2019, sehingga dilakukan peninjauan kembali,” ujar Terkelin.

Sebelumnya, Kepala BNPB Doni Monardo menekankan agar pembangunan Relokasi Tahap III di antaranya penyediaan LUT, tidak ditunda-tunda.

Bupati meminta persoalan ini segera dikonsultasikan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, mengetahui apa kendalanya dan mencarikan solusi dan keputusan.

“Di sini hadir TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah), polisi dan TNI. Ini cukup bersama-sama untuk mengambil suatu keputusan. Jangan pernah takut dan ragu, apalagi demi kemanusiaan. Sebab, Pemerintah Pusat melalui Presiden RI memberikan lahan Relokasi Tahap III karena alasan pengungsi, kemanusiaan. Bahkan, kemarin, Kepala BNPB berpesan segera tuntaskan dan jangan tunda-tunda lagi. Jadi mengapa kita di daerah tidak peduli dan saling menyalahkan. Intinya kita bisa mengkritik, dan serius bekerja. Jika kita ini steril, apakah kita steril? Nah, kalau steril mari cepat rapatkan segera, jangan tunda-tunda lagi,” ujar Terkelin saat membuka rapat.

Baca Berita:

Achmad Ushuluddin Perkenalkan SMART Model di Bidang Kesehatan

Program Relokasi LUT 480,11 Hektar Bagi Pengungsi Sinabung Terancam Gagal

Dalam rapat itu, Bupati Karo menginginkan dalam waktu singkat sudah ada keputusannya. Bupati mempertanyakan apakah kontraktor (PT SGM) bisa diganti.

“Saya minta dalam tempo sesingkat-singkatnya, hari ini, sudah ada keputusan, dan ada berita acara notulennya. Jika memungkinkan, perusahaan kalau sudah cacat di mata Tim Monitoring dan OPD terkait, silakan kordinasikan dengan ibu Meri dari Dinas Kehutanan Provsu, apakah bisa diganti atau tidak. Ini yang perlu segera carikan solusi sehingga percepatan penyiapan lahan usaha tani  Relokasi Tahap III di Siosar sesuai target selesai tahun ini. Ujung-ujungnya Pemkab Karo disalahkan,” tegas Terkelin.

Saat ditanya Terkelin Brahmana, perwakilan PT. SGM menyatakan bila mendapatkan IPK, pekerjaan diselesaikan dalam waktu tiga bulan.

Kabid Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Meri menyatakan, pihaknya tidak pernah mempersulit proses perizinan (IPK).

“Jika diganti (perusahaan) boleh saja. Hanya ikuti lagi dari awal proses pengajuan dan siapkan rekomendasi. Hanya ini yang bisa saya kemukakan, sebab  ini pesan dari Kepala Dinas Kehutanan, lebih itu saya tidak bisa membuat keputusan,” kata Meri.

Dari Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Karo, Liasma br Ginting mengemukakan awalnya muncul masalah ini  akibat PT. SGM tidak konsisten dalam melakukan pekerjaannya sesuai kontrak, terulang dalam SPK (Surat perjanjian kerja).

“Misalnya, pihak PT. SGM seharusnya melakukan pemeliharaan jalan di Desa Nagara. Saat dicek Tim Monitoring sepekan yang lalu, ternyata tidak diindahkan. Begitu juga secara administrasi laporan bulanan dalam pelaksanaan kepada pihak pertama (Dinas Kehutanan Provsu) juga tidak mengindahkan,” ujar Liasma.

Dia melanjutkan, ketika berakhirnya IPK  PT. SGM, Tim Monitoring dan OPD Pemkab yang terkait dalam persoalan ini, melakukan protes.

“Sehingga sampai saat ini belum ada kesimpulan dan keputusan. Melihat ini wajar Bupati Karo sempat kesal dan kecewa. Mudah-mudahan hari ini ada kesimpulan dalam rapat, sesuai yang diharapkan Bupati. Jika belum, kita akan buatkan berita notulen dan kita catat permasalahan kalau perlu kita minta jaminan perusahaan terkait kinerjanya ke depan,” imbuh Liasma. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *