Bupati Karo Teken MoU Penanganan Laporan Korupsi

oleh -1.602 Kali Dibaca
Gubernur Sumatera Utara T.Erry Nuradi (kiri) menyaksikan Bupati Karo Terkelin Brahmana meneken Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama penanganan laporan pengaduan indikasi korupsi penyelenggara pemerintah, Selasa 15 Mei 2018. [Foto Rienews.com]

RIENEWS.COMLembaga eksekutif dan legislatif di Provinsi Sumatera Utara menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah.

MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH), ditandatangani para pimpinan kepala daerah se-Sumatera Utara bersama Kepolisian dan Kejaksaan, Selasa 15 Mei 2018, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan P. Dipenogoro,Kota Medan.

Penandatangan tersebut, bertujuan menyatukan persepsi dalam penanganan hukum, berkoordinasi dengan APIP dan APH.

KLIK: Bupati Karo Ajak ASN Lawan Korupsi

Bupati Karo Terkelin Brahmana menjelaskan,  MoU tingkat kabupaten dan kotamadya, turunan dari perjanjian yang sudah ada, yaitu MoU dan PKS tanggal 28 Februari 2018, bersama Kemendagri, Kejaksaan RI, dan Kepolisian RI. Kemudian tindak lanjutnya tanggal 7 Mei 2018, antara  Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kepolisian Daerah seluruh Indonesia.

“Dan sekarang ini, tingkat Bupati, Kajari, dan Kapolres se-Sumatera Utara,” jelas  Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Kapolres Tanah Karo AKBP Benny Remus Hutajulu, Kajari Karo Gloria Sinuhaji.

Terkelin Brahmana mengharapkan agar MoU dan PKS dapat segera diimplementasikan dengan prinsip semua laporan masyarakat mesti ditindaklanjuti oleh APIP dan APH, sepanjang data identitas nama dan alamat pelapor serta laporan dugaan tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan, pendukung berupa dokumen yang terang dan jelas.

Bupati Karo dengan mengutip arahan Kapoldasu Irjen Paulus Waterpau, latar belakang pentingnya MoU dan PKS, di samping mandat dari Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan  APH berkoordinasi  dengan APIP daerah  sebelum menangani kasus korupsi, kecuali dalam kasus operasi tertangkap tangan.

“Ke depan, yang harus diperhatikan APIP dan APH agar bersilahturahmi bagaimana menangani tindak pidana korupsi. Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama  yang baru diteken bersama, saya harap kita bekerjasama dengan metode baik mencegah maupun menanganinya terkait laporan korupsi di daerah Kabupaten Karo,” imbuh  Terkelin Brahmana.

Penandatanganan MoU dan PKS penanganan laporan pengaduan indikasi korupsi disaksikan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuraidi, Wakil Gubernur Sumatera Utara Nur Hazijah Marpaung, Kapoladsu Irjen Pol Paulus Waterpau , Pangdam I/BB Mayjen Ibnu Triwidodo, Kajati Sumut Dr. Bambang Sugeng Rukmono , Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, para bupati/walikota se-Sumut, Kapolres dan Kajari. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *