Ini Reaksi Bupati Karo Soal Dugaan Pencemaran Danau Toba di Tongging

oleh -1.268 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana saat menanggapi dugaan pencemaran air Danau Toba di kawasan Tongging, dalam rapat kerja dengan Komisi D DPRD Sumatera Utara, Selasa 5 Maret 2019. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM – Bupati Karo Terkelin Brahmana menyatakan akan menindak tegas tempat usaha yang melakukan pencemaran air Danau Toba khususnya di kawasan Tongging, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Terkelin meminta lembaga dan pemerhati lingkungan kawasan Danau Toba untuk memberikan data akurat kepada Pemerintah Kabupaten Karo.

“Kami mohon relawan seperti HBB (Horas Bangso Batak) ini kiranya memberikan data kepada Pemda Karo agar kami segera memanggil pihak  pengusaha TSR (Taman Resort Simalem). Jika ada data akurat yang diberikan sebagai bahan assessment untuk menindaklanjuti secara kewenangan Pemkab Karo,” tegas Terkelin Brahmana.

Hal ini disampaikan Bupati Karo Terkelin Brahmana dalam Rapat Kerja dengan Komisi D DPRD Sumatera Utara, dihadiri Kepala Bappeda Karo Nasib Sianturi, Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT), Horas Bangso Batak (HBB) dan juga elemen Pemerhati Lingkungan Danau Toba, di Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), Selasa 5 Maret 2019.

Merespons pernyataan HBB, YPDT dan Pemerhati Lingkungan Danau Toba, Terkelin Brahmana menyatakan jika ada temuan dugaan pelanggaran, Pemkab Karo tidak akan sungkan dan segan menindak tegas.

“Jika ada temuan dugaan pelanggaran maka kami Pemkab Karo tidak akan sungkan dan segan menindak tegas pihak pengusaha tersebut,” tegas Terkelin.

Baca Berita: BNPB Sebut 1,2 Juta Warga Meninggal Akibat Bencana

Dalam rapat kerja dengan Komisi D DPRD Sumut itu, Bupati Karo juga mengungkapkan, soal keramba jaring apung (KJA) di kawasan Tongging, sudah ada komitmen dari pengusaha lokal KJA setuju kawasan Tongging zero persen KJA.

“Sudah ada komitmen dari pada pengusaha lokal dengan membuat surat pernyataan.Ini saya tegaskan ulang, surat pernyataan para pengusaha KJA setuju sekitar Tongging kosong (zero) persen KJA,” kata Terkelin.

Berita Pencemaran Danau Toba: Kepala Daerah Sepakati Penghentian Keramba Apung di Danau Toba

Menanggapi catatan dari YPDT dan Pemerhati Lingkungan Danau Toba, belum terlaksananya zero KJA, Terkelin mengungkapkan, adanya protes dari pengusaha KJA lokal terhadap pengusaha terkenal yang masih beroperasi di Danau Toba.

“Kenapa belum terlaksana zero persen KJA di daerah Tongging. Nah, sama seperti daerah delapan kawasan Danau Toba lainnya. Pengusaha lokal meributkan pengusaha terkenal, maaf tidak usah saya sebutkan, masih beroperasi di sekitar Danau Toba. Inilah kendala dan tantangan yang kami hadapi,” ungkap Terkelin.

Mengenai kendala ini, Bupati Karo menyatakan sepakat dengan ide Pemkab Simalungun, Pemkab Dairi agar satu suara, dari (pemerintah) pusat buatkan regulasi.

“Buatkan regulasi untuk mengatur ini. Sebab, kami ini para bupati tidak ada niat menyengsarakan rakyatnya. Agar tidak ada pilih kasih, yang ini bisa, yang ini tidak,” kata Terkelin.

Terkelin menyetujui pembentukan Tim Panitia Khusus (Pansus) Pencemaran Air Danau Toba.

“Asalkan ‘steril’, silakan saja. Ini dorongan yang bagus agar tuntas. Jika tidak ‘steril’, jangan dulu,” kata Bupati Karo.

Dalam rapat kerja dengan Komisi D DPRD Sumut yang dipimpin Leonard Surungen Samosir itu, Ketua Umum HBB Lamsiang Sitompul mendesak Komisi D membentuk Tim Pansus pencemaran air Danau Toba.

“Meminta Komisi D DPRD segera bentuk Pansus, ini permintaan kami bersama dengan elemen masyarakat lainnya. Agar semuanya terang menderang,” ujar Lamsiang.

Desakan serupa disampaikan Pemerhati Lingkungan Danau Toba, Remember Manik. Dia beralasan, pembentukan Pansus, alasan pencemaran Danau Toba bukan saja mengancam pariwisata, namun juga mengancam nyawa manusia karena air Danau Toba dikonsumsi oleh masyarakat sekitar Danau Toba.

Menyikapi persoalan pencemaran air Danau Toba, anggota Komisi D DPRD Sumut, Layari Sinukaban mengusulkan kepada pimpinan agar persoalan tersebut dibawa ke Presiden dan DPR RI.

“Kita lobi ke pusat untuk semua permasalahan terkait pencemaran air Danau Toba ini,” kata Layari Sinukaban.

Pimpinan Rapat Kerja Komisi D DPRD Sumut, Leonard Surungen Samosir persoalan pencemaran air Danau Toba menjadi atensi Komisi D.

“Saat ini, kami perwakilan Komisi D DPRD belum dapat putuskan agar dibentuk Pansus  pencemaran air Danau Toba. Karena masih dirapatkan kembali dengan anggota Komisi D,” ujar Leonard. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *