Miftah Faridl mengatakan, perlawanan yang dilakukan kepada manajemen CNN Indonesia sudah mencapai puncak.
“Apa yang nanti diputuskan, sudah menjadi kewenangan majelis hakim di tingkat kasasi. Saya sudah melakukan semua dengan sehormat-hormatnya. Menjaga martabat sebagai manusia merdeka dan pekerja,” ujar Faridl yang sembilan tahun bekerja di CNN Indonesia.
Dia menjelaskan, jalan yang ditempuhnya bersama tujuh pekerja CNN Indonesia lainnya, mendidik manajemen CNN Indonesia agar memperlakukan pekerjanya sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia.
“Bayangkan, untuk memperjuangkan hak saya yang mereka rampas sebesar Rp3 juta saja, butuh waktu hampir satu tahun. Betapa perjuangan buruh atau pekerja ini harus ditempuh dengan perjuangan yang panjang dan berliku,” ucapnya.
Manajemen CNN Indonesia memotong upah pekerjanya secara sepihak pada Juni, Juli, dan Agustus 2025. Upah Faridl sendiri dipotong sepihak sebesar 13 persen. Faridl bersama sejumlah pekerja lainnya melawan pemotongan upah dengan mendirikan serikat pekerja Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI) pada 27 Juli 2024, yang berakhir dengan pemecatan oleh manajemen CNN Indonesia.
Faridl adalah satu dari delapan pekerja CNN Indonesia yang melawan pemotongan upah sepihak manajemen CNN Indonesia pada Juni hingga Agustus 2024.
Saat ini, tujuh pekerja yang ada di Jakarta juga menjalani proses perselisihan di PHI Pengadilan Jakarta Pusat, didampingi LBH Pers. Sama seperti Faridl, ketujuh pekerja tersebut juga dipecat secara sepihak karena melawan kebijakan pemotonan upa sepihak dan mendirikan serikat pekerja SPCI.
Artikel lain
12.500 Pelari Ikuti Digiland Run 2025 World Athletics Label Road Races
Update Data Jemaah Haji Indonesia 2025 yang Wafat
Percepat Koperasi Merah Putih, Pemprov Sumut Bentuk Satgas KDMP
Selama proses perselisihan ini, Miftah Faridl didampingi enam pengacara dari Komite Advokasi Jurnalis (KAJ) Jawa Timur, Salawati, Fatkhul Khoir, Johanes Dipa Widjaja, Romi Martens Yuswantoro, Beryl Cholif Arrachman, dan Mahendra Suhartono. Proses pendampingan berlangsung selama sepuluh bulan sejak Juni 2024. (Rep-02)
