RIENEWS.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendukung upaya mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Langkah pertama yang dilakukan Pemprov Sumut adalah pembentukan Satuan Tugas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Satgas KDMP) di jajaran kabupaten/kota dan provinsi.
Koperasi Merah Putih merupakan program Pemerintah Pusat untuk menggalakkan perekonomian dari tingkat desa/kelurahan yang ada di Indonesia. KDMP diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional.
“Sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri, kita akan percepat pembentukan Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga implementasi program ini bisa terlaksana sesegera mungkin,” kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, M Armand Effendy Pohan usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2025 dan Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut, Medan, pada Senin, 19 Mei 2025.
Effendy optimis, program ini berdampak signifikan terhadap perekonomian Sumut. Dana yang dikucurkan untuk program KDMP sekitar Rp300 triliun, akan membuat perputaran uang di tingkat desa/kelurahan meningkat.
“Tidak main-main, Rp300 triliun untuk seluruh KDMP. Jadi, akan ada dana tambahan yang akan berputar di tingkat desa. Kita optimis, ini akan memberikan dampak besar untuk perekonomian kita,” ungkapnya.
Artikel lain
Bagaimana Mengelola BUMDes Menjadi Sukses
Gubsu Bobby Nasution Ajak Partai Perindo Sukseskan Program Pro-Rakyat
Update Data Jemaah Haji Indonesia 2025 yang Wafat
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, KDMP membutuhkan dorongan dan dukungan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat membantu mempercepat pembentukan KDMP dari sisi anggaran.
“Kabupaten/kota dan provinsi dapat mendukung percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih (KDMP) dalam bentuk pembiayaan dari pos biaya tidak terduga (BTT),” jelas Tito.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, saat ini Indonesia sedang fokus pada sistem perekonomian dari desa/kelurahan. Lebih dari Rp750 triliun akan masuk ke masyarakat tahun ini.
“Sebelumnya, kita sudah fokus pada infrastruktur, kemudian Pak Prabowo fokus pada ketahanan pangan. Alhamdulillah, sekarang kita punya stok 3,7 juta ton. Langkah berikutnya yang sudah ketinggal jauh, maksud saya, kita harus masuk ke pembangunan ekosistem ekonomi di pedesaan,” kata Zulkifli Hasan.
Artikel lain
Polda Sumut Buron Dua Pengendali Pemasok 100 Kilogram Sabu ke Jakarta
Laporkan Premanisme Melalui 110 dan WhatsApp 089682333678
Gibran Apresiasi Inovasi Riset dan Hilirisasi Produk TSTH2 Humbahas
Rakor Pengendalian Inflasi 2025 diiikuti Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dan Wakil Mendagri Bima Arya. Rakor turut diikuti para bupati/walikota dan Gubernur se-Indonesia, Plt Deputy II Kepala Staff Kepresidenan, jajaran Kemendagri, dan Menko Pangan. (Rep-01)
