Bagaimana Mengelola BUMDes Menjadi Sukses

oleh -199 Kali Dibaca
Diskusi Media Ekonomi Solidaritas Sosial, Pra-Konferensi Internasional tentang Ekonomi Transformatif, Jumat 8 November 2019, di Kampoeng Mataram, Jalan Ringroad Selatan, Desa Panggungharjo. [Foto Rienews]

RIENEWS.COM – Pasca diberlakukannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa-desa bergeliat membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tetapi, tidak banyak desa yang sukses dan berkembang dalam mengelola BUMDesnya. Sebaliknya, tidak sedikit pula BUMDes stagnan hingga bangkrut.

Tahun 2013, setahun sebelum diberlakukannya Undang-Undang Desa, Desa Panggungharjo di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, sudah membentuk BUMDes yang diberinama Panggung Lestari. Di tahun 2018, BUMDes Panggung Lestari dinobatkan sebagai BUMDes Terbaik.

Usaha milik desa tersebut menjadi lokomotif perekonomian yang mampu mendongkrak perkapita warga Desa Panggungharjo. Tahun 2018, BUMDes Panggung Lestari membukukan  omzet Rp5,2 miliar, naik drastis dari tahun sebelumnya Rp1,2 miliar.

Kesuksesan BUMDes Panggung Lestari dan predikat Nasional sebagai BUMDes Terbaik 2018, menjadikannya sebagai BUMDes rujukan di Tanah Air, kerap dikunjungi  pemangku kepentingan desa untuk studi banding, juga objek penelitian dari kalangan akademisi dan lembaga nonpemerintah pemerhati perekonomian kerakyatan. Bahkan, tahun kemarin, para pejabat tinggi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dilantik di Kampoeng Mataram, salah satu unit usaha BUMDes Panggung Lestari.

Reputasi BUMDes Panggung Lestari makin diakui dengan terpilih sebagai BUMDes dari Indonesia untuk menerima The 4th ASEAN Rural Development and Poverty Eradication Leadership Award. Penghargaan itu diterima Kepala Desa Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi di Ibu Kota Nay Pyi Taw, Myanmar, pada Jumat 8 November 2019.  ASEAN Leadership Award adalah penghargaan ASEAN bagi Civil Society Organization (CSO) dan Private Sector (swasta) yang dinilai telah berkontribusi bagi pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan.

Baca Berita:

Pemkab Karo-BIG Teken MoU Atasi Berbagai Persoalan Termasuk Batas Wilayah

Innova Alami Kecelakaan Tunggal, Satu Orang Tewas

Kesuksesan BUMDes Panggung Lestari berawal dari permasalahan sampah.

Enam tahun lalu, warga Desa Panggungharjo dihadapkan pada persoalan sampah di pemukiman mereka. Persoalan ini disikapi dengan solusi, akhirnya membawa Desa Panggungharjo dikenal seantero Nusantara hingga mancanegara.

Direktur BUMDes Panggung Lestari, Eko Pambudi menceritakan pembentukan BUMDes Panggung Lestari dilatari permasalahan sampah yang dihadapi warga Desa Panggungharjo di tahun 2013 lalu. Permasalahan tersebut melahirkan ide membentuk  usaha yang kini dikenal dengan KUPAS (Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah).

“Saat itu keinginanan menyelesaikan permasalahan sampah yang dihadapi warga desa. Atas inisiatif pemerintah desa dibentuk unit usaha yang bergerak dalam pengelolaan sampah,” kata Eko.

Memulai usaha pengelolaan sampah itu, Pemerintah Desa Panggungharjo menggelontorkan angaran dari APBDes senilai Rp37 juta. Dana itu dikelola BUMDes Panggung Lestari dengan membentuk unit usaha KUPAS. Usaha ini sukses hingga mampu menghasilkan pendapatan sendiri dan memberdayakan warga desa dan juga anak gelandangan.

Suksesnya KUPAS, mendorong BUMDes Panggung Lestari mengembangkan dan mendirikan sejumlah unit usaha lainnya. Pemerintah Desa Panggungharjo seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Desa, menyertakan modalnya kepada BUMDes Panggung Lestari hingga tahun 2016.

“Modal awal 2013, saat itu kami dikasih modal Rp37 juta dari APBDes. Setelah adanya dana desa kami disertakan modal Rp100 juta dari 2014, 2015. Untuk mengembangkan dan membuka unit usaha, 2016 kami dikasih lagi penyertaan modal Rp150 juta. Setelah 2016 kami tidak lagi dapat penyertaan modal, tapi kami BUMDes sudah membagi keuntungan dari usaha-usaha ini kepada pemerintah desa sejak 2017,” tutur Eko.

Kini BUMDes Panggung Lestari memiliki lima unit usaha. Selain KUPAS, ada Kampoeng Mataram merupakan usaha di bidang edukasi wisata dan kuliner. Lalu usaha yang bergerak di bidang minyak nabati yang ditangani PT Sinergi, usaha di sektor Agrotani hingga pengelolaan area parkir.

“Secara landscape, Desa Panggungharjo tidak memiliki apa-apa. Kami tidak punya gunung, tidak punya pabrik, tidak punya objek wisata. Maka dari sebuah masalah itu, kita ubah menjadi sebuah potensi. Tidak semata profit oriented, tapi lebih kepada pelayanan masyarkatnya. Jadi itu menjadi bisnis sosial, embrionya,” kata Eko.

Sejarah berdirinya BUMDes Panggung Lestari itu diceritakan ulang oleh Eko Pambudi saat menjadi pembicara di diskusi Media Ekonomi Solidaritas Sosial, Pra-Konferensi Internasional tentang Ekonomi Transformatif, Jumat 8 November 2019, di Kampoeng Mataram, Jalan Ringroad Selatan, Desa Panggungharjo.

Diskusi yang digelar Dewan Ekonomi Solidaritas Asia (ASEC) dan Yayasan Bina Swadaya, juga menghadirkan pembicara Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, Purwo Santoso,  Istianto Ari Wibowo dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Chandra Firmantoko dari  ASEC, dimoderatori Tommy Apriando (Ketua  AJI Yogyakarta).

Eko melanjutkan, BUMDes Panggung Lestari mengelompokan usaha yang dikelola dalam dua kategori.

“Bisnis murni dan bisnis sosial,” kata Eko.

Dia memberi contoh bisnis sosial yang dijalankan di bawah naungan BUMDes Panggung Lestari, KUPAS, Kampoeng Mataram, Agrotani dengan produk Bestari, hingga pengelolaan rest area di rumah makan Numani, Jalan Parangtritis. Untuk bisnis murni yakni usaha di bidang minyak nyamplung dan minyak jelantah (minyak goreng bekas pakai). Dalam menjalankan usaha ini, BUMDes Panggung Lestari mendirikan badan hukum tersendiri, PT Sinergi.

Ditegaskannya, kelima unit usaha BUMDes Panggung Lestari itu, mengutamakan pasokan bahan hingga tenaga kerja dari warga Desa Panggungharjo.

Suasana Kampoeng Mataram yang dikelola BUMDes Panggung Lestari. [Foto Rienews]
Faktor Sukses dan Gagal

Memanfaatkan aset tanah desa, BUMDes Panggung Lestari menyulap lahan seluas 6 hektar berada di sisi Jalan Ringroad Selatan, No 93, Glugo, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, menjadi Kampoeng Mataram, spot destinasi edukas wisata dan kuliner. Pengunjung berasa dari banyak wilayah di Indonesia hingga wisatawan asing.

Di sini, pengunjung bisa menikmati panorama perdesaan. Ada petakan sawah dan empang. Untuk kulinernya, Kampoeng Mataram menyajikan menu makanan rumahan dan penganan tradisional, disajikan ala prasmanan.

Memasuki Kampoeng Mataram, Anda  disambut gerbang bambu melengkung. Bangunan di area wisata edukasi dan kuliner ini didirikan dari material kayu dan bambu, berarsitektur khas Jawa, joglo limasan.

Dalam mengelola Kampoeng Mataram, BUMDes Panggung Lestari mempekerjakan warga desa, dari usia muda hingga yang sudah berusia tua. Untuk pasokan bahan-bahan yang diolah menjadi sajian di Kampoeng Mataram, pengelola lebih mengutamakan pasokan dari warga, contohnya pisang. BUMDes Panggung Lestari lebih mengutamakan membeli pisang milik warga dari pada membeli, mendapatkan pasokan dari pasar.

Di unit usaha lainnya, BUMDes Panggung Lestari memanfaatkan potensi warga Desa Panggungharjo. Seperti unit usaha BUMDes Panggung Lestari di sektor minyak nabati, BUMDes melalui perusahaan yang didirikan, membeli minyak bekas pakai, jelantah dari warga, dihargai Rp3.000/liter. Di bidang pertanian, BUMDes Panggung Lestari membeli hasil pertanian warga desa lalu diolah menjadi produk dengan brand Bestari.

Kesuksesan BUMDes Panggung Lestari, menurut Eko, berprinsip transparansi dan akuntabel dalam menjalankan usaha. Hal tersebut melahirkan reputasi. Seperti saat ini.

Hal penting lainnya, keberadaan BUMDes Panggung Lestari berperan terhadap tiga aspek;  ekonomi, sosial dan politik.

“BUMDes Panggung Lestari, di samping mencari sumber-sumber ekonomi, juga berperan (sosial) untuk mengurangi pengangguran, mestinya hal ini domain negara yang kita ambilalih. Secara politik, BUMDes ikut berperan dalam pengembangan ekonomi (kepada) stakeholder,” katanya.

Terhitung hingga saat ini, BUMDes Panggung Lestari telah mempekerjakan 98 warga desa dengan gaji terendah Rp1,8 juta. Nominal gaji yang diberikan BUMDes Panggung Lestari, Eko mengklaim di atas upah minimum regional (UMR).

“Kami memiliki 98 tenaga kerja yang digaji di atas UMR,” sebut Eko.

Menurut Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, Profesor Purwo Santoso, suksesnya BUMDes Panggung Lestari karena mampu bertransformasi, memiliki inovatif dan solidaritas dalam ekonomi kerakyatan.

“Desa Panggungharjo pelaku ekonomi kerakyatan. Transformasi dan inovatif itu penting, bagaimana perbaiki masyarkat dengan zero rupiah, menjadi volunteer mencari volunteer tercipta solidaritas,” katanya.

Desa-desa yang gagal membangun BUMDes, Purwo mengemukakan karena kecacatan nalar terhadap anggaran, dana desa.

“Nalarnya adalah belanja bukan pemberdayaan ekonomi melalui jalur usaha. Sehingga ketika dana desa diturunkan lalu salah satu alamatnya itu BUMDes, tapi BUMDes nalarnya belanja bukan nalar usaha. Dan kalau itu terjadi, kolaps. Ya, sudah bisa ditebak dari awal, wong logika dasarnya gak ada yang ubah,” ungkap Purwo.

Di sisi lain, Purwo mengritisi Undang-Undang Desa. Menurut dia, undang-undang tersebut tidak ealistis untuk seluruh Indonesia, karena variasi desa-desa di Indonesia sudah different (berbeda).Dia mendorong pemerintah di kabupaten mencari desain yang sesuai konteks, dan membuka ruang agar kedaulatan desa terjaga.

“Selama ini kan, ganti kata-kata dalam undang-undang, perubahan isi kertas bukan cara berpikir. Makanya tadi saya katakan, pijit urut nalar sehat,” ujarnya.

Peneliti dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Istianto Ari Wibowo mengemukakan, suksesnya suatu BUMDes karena adanya partisipatif warganya. Memantik partisipasi warga, elit di pemerintah desa mau turun dan mendengarkan masyarakat.

Di sisi lain, dalam pengelolaan usaha BUMDes harus memahami lebih dahulu karakteristik dan persoalan di daerah tersebut. Meniru usaha-usaha BUMDes yang sukses di suatu daerah dan dijadikan rujukan membentuk usaha-usaha serupa di daerahnya, bisa tidak berjalan dikarenakan adanya perbedaaan.

“Studi banding ke daerah yang sukses, belum tentu dapat diterapkan karena perbedaan permasalahan di daerah (desa),” kata Istianto.

Chandra Firmantoko dari ASEC menegaskan, di Eropa saat ini tengah bangkit ekonomi kerakyatan (solidarity economy). Di Indoensia bentuk ekonomi kerakyatan telah lama ada, Desa Panggungharjo yang berhasil menghimpun sumberdayanya dan mengelolanya secara bersama-sama sehingga menjadi desa yang maju.

Alasan itu pula, acara International Conference on Transformative Economy 2019, digelar pada 12-13 November 2019, dibuka di Desa Panggungharjo, dengan peserta dari Indonesia, Malaysia, Filipina, India, Sri Lanka, Hongkong dan Thailand.

“Desa Panggung Harjo, Sewo, Bantul, sebagai contoh ekonomi kerakyatan. Di Eropa dan Amerika Selatan saat ini ekonomi kerakyataan dengan konsep dan teori, ada konsep dan teori,” ujarnya.

PBB di tahun 2000 mengakomodasi program Millenium Development Goals (MDGs) sebagai pandungan bagi negara-negara di dunia menerapkan pembangunan yang tidak berfokus pada pertumbuhan dan sektor ekonomi namun juga sosial, lingkungan dan sektor lainnya.

“MDGs ini kemudian diperbarui dengan dikeluarkannya Sustanaible Development Goals (SDGs) tahun 2015 yang berisi 17 tujuan dengan 169 indikator,” katanya. (Rep-02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *