RIENEWS.COM – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai kajian pembangunan Jalan Tol Medan-Berastagi, belum cukup. Selain itu, diungkapkan, gagasan pembangunan Jalan Tol Medan-Berastagi tidak dapat ditampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019.
Hal ini disampaikan Dudung Zaenal Arifin dari Bidang Balai Infrastruktur Wilayah (BPIW) pada Kementerian PUPR dalam pertemuan dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Wakil Bupati Dairi Jimmy Andrea Lukita Sihombing, Komisi D DPRD Sumut Ruben Tarigan, Sutrisno Pangaribuan, Baskami Ginting, Leonard Surungen Samosir, anggota DPRD Karo Thomas Joverson Ginting, BPPJN Sumut, Kadis Perkim Pakpak Bharat Parlaungan Hutasoit, Kepala Dinas PUPR Karo Ir Paten Purba, Kepala Bappeda Nasib Sianturi, Ketua ICK Budi Derita Sinulingga, Jumat 7 Desember 2018, di Gedung Utama, Kementerian PUPR, Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta.
Dikatakan Dudung, rencana pembangunan Jalan Tol Medan-Berastagi telah dibahas Kementerian PUPR bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Baca Berita: Gempa Banten, Warga Tidak Merasakan Getaran
“Jalan Tol Medan-Berastagi ini sudah kami bahas tingkat pimpinan dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Seingat saya, waktu itu, Wakil Presiden RI menjelaskan belum cukup kajiannya sehingga belum layak dibangun Jalan Tol Medan-Berastagi, apalagi dana APBN tidak cukup,” ujar Dudung.
Kementerian PUPR menawakan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Daerah dan Ikatan Cendikiawan Karo (ICK) sebagai inisiator rencana pembangunan Jalan Tol Medan-Berastagi, menawarkannya kepada investor swasta.
Kepala Biro Perencanaan Pembangunan Kementerian PUPR, Widji Widiarto menyarankan agar tetap berkoordinasi.
