RIENEWS.COM – Bencana Sumatra yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat telah menewaskan lebih dari enam ratus penduduk. Meski tidak menetapkan status bencana Sumatra menjadi Status Bencana Nasional, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra menjadi skala prioritas nasional.
“Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total. Salah satunya, pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai (DSP). Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno dalam konferensi pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana di Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu, 3 Desember 2025.
Pratikno mengatakan bahwa struktur komando terus diperkuat melalui posko terpadu di provinsi dan kabupaten yang didukung BNPB, TNI, Polri, dan kementerian terkait. Sistem distribusi logistik dipastikan berjalan cepat untuk menjangkau wilayah-wilayah yang terputus aksesnya.
Pemerintah mulai menata fase rehabilitasi dan rekonstruksi dengan target 100 hari dan rencana kerja satu tahun.
“Untuk fase tata kelola rehab-rekon juga sudah dikoordinasikan. Lead agency untuk fase tanggap darurat sekarang ini tetap BNPB. Fase rehab rekon telah mulai dipersiapkan. Targetnya dalam 100 hari dan timeline 1 tahun disiapkan agar publik dapat mengawasi capaian secara terukur. Fokus pemerintah bukan hanya membagi bantuan logistik seperti beras dan mie instan, tapi menjaga semua warga agar punya harapan untuk membangun kembali kehidupannya,” jelas Pratikno.
