Ancaman Bencana Hidrometeorologi di Musim Hujan, BNPB Instruksikan BPBD Lakukan Kesiapsiagaan

oleh -111 Kali Dibaca
Kondisi banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. [Foto BNPB]

RIENEWS.COM – Menghadapi potensi ancaman bencana hidrometeorologi di musim hujan Oktober 2021, Badan Nasional Penanggulangan Bencanan (BNPB) menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencanan Daerah (BPBD) provinsi di seluruh Indonesia untuk melakukan langkah kesiapsiagaan.

Berdasarkan data BNPB, di awal pekan pertama (tanggal 1 hingga 8) Oktober 2021, telah terjadi 15 peristiwa banjir di sejumlah daerah.

Peristiwa banjir selama kurun pekan pertama Oktober 2021 terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Selama periode tersebut, tercatat empat warga meninggal dan 20 lainnya luka-luka akibat banjir bandang di wilayah Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan (3 Oktober 2021).

Sedangkan kerusakan rumah pada kurun waktu ini, BNPB mencatat rumah rusak sebanyak 12 unit dan fasilitas umum 6 unit.

Menyikapi musim hujan ini, BNPB mengharapkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bahaya atau bencana hidrometeorologi, tidak hanya banjir tetapi juga ancaman lain, seperti banjir bandang dan tanah longsor.

Baca Juga:

Bupati Karo Beri PR Kepada Jonatan Tarigan Sebagai Direksi PDAM Tirta Malem

Bupati Karo Sambut Kunjungan Kerja Ketua Komisi IV DPR RI

Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi, M.A.P., menekankan kesiapsiagaan untuk mencegah dan meminimalkan dampak ancaman bencana banjir dan gerakan tanah selama Oktober 2021.

Langkah-langkah kesiapsiagaan disampaikan Prasinta Dewi kepada Kepala Pelaksana BPBD provinsi dalam surat tertulis. BNPB berharap BPBD provinsi meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dan aparatur kabupaten maupun kota di daerah masing-masing. Di samping itu, Prasinta meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi, edukasi dan mitigasi terkait upaya pencegahan banjir dan gerakan tanah dengan menggunakan media elektronik atau media sosial.

“Melakukan koordinasi dengan lembaga atau organisasi terkait, seperti RAPI, Orari, Senkom, Forum PRB, dalam penyebarluasan informasi dini banjir dan gerakan tanah secara berkala sampai kepada masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah berisiko tinggi,” tulis Prasinta suratnya kepada BPBD provinsi, Jumat 8 Oktober 2021.

Berita Terkait: Satu Keluarga di Luwu Meninggal Dunia dalam Bencana Hidrometeorologi  

Kesiapsiagaan di tengah pandemi Covid-19 ini, BNPB meminta BPBD untuk menyiapkan dan mensosialisasikan tempat evakuasi aman dengan mempertimbangkan protokol Kesehatan. Hal tersebut perlu ditunjang dengan pengidentifikasian kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang ada di daerah. Prasinta meminta BPBD untuk melihat kembali rencana kontingensi yang telah disusun.

“Apabila diperlukan, dapat menetapkan status darurat bencana dan membentuk pos komando penanganan darurat bencana serta mengaktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi,” kata Prasinta.

Dalam mempersiapkan informasi peringatan dini, BPBD dapat memonitor dan mengakses sistem informasi dari institusi pemerintah, seperti BNPB, BMKG, Badan Geologi atau Lapan.

BNPB menyediakan jaringan komunikasi atau call center untuk memfasilitasi koordinasi penanganan darurat becana dengan BPBD provinsi, kabupaten dan kota.

Berdasarkan pada analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Informasi Geospasial, wilayah berpotensi banjir pada kategori menengah hingga tinggi.

Wilayah berpotensi banjir dengan kategori tinggi teridentifikasi berada di Aceh (Aceh Singkil, Aceh Tamiang dan Gayo Lues), Sumatera Utara (Langkat dan Mandailing Natal), Jambi (Kerinci dan Kota Sungai Penuh), Bengkulu (Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Lebong dan Seluma), Sumatera Selatan (Lahat, Ogan Komering Ulu), Lampung (Pesisir Barat), Sulawesi Tengah (Sigi), Papua Barat (Sorong dan Teluk Bintuni) dan Papua (Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Membramo Tengah, Mimika, Nabire, Paniai dan Yalimo).

Pada potensi gerakan tanah, Badan Geologi ESDM mengeluarkan analisis untuk periode Oktober 2021. Badan Geologi mengidentifikasi beberapa titik hingga tingkat kecamatan pada 34 provinsi berpotensi gerakan tanah dengan kategori menengah hingga tinggi. (Rep-02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *