RIENEWS.COM – DPR RI mulai menyuarakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang tetapkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Efisiensi yang kini dijalankan Pemerintahan Prabowo, dikhawatirkan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Anggota Komisi II DPR RI, Rommy Soekarno, kebijakan efisiensi anggaran berdampak terhadap tenaga honorer dan PPPK di kementerian maupun pemerintah daerah dapat berujung pada PHK.
“Saya menyoroti potensi dampak dari efisiensi anggaran ini, terutama terkait pengurangan belanja honorarium bagi tenaga honorer di kementerian maupun pemerintah daerah. Permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK masih banyak kendala. Saya khawatir kebijakan efisiensi anggaran ini akan berujung pada banyaknya pemutusan kontrak atau PHK bagi tenaga honorer,” kata Hendra Rahtomo dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN-RB dan Menteri ATR/BPN di Gedung Senayan, Jakarta, pada Rabu, 12 Februari 2025.
Politisi PDIP ini, mengingatkan pemerintah bahwa program makan siang gratis bagi anak sekolah merupakan langkah positif dan bermanfaat. Tetapi, jika orang tua mereka yang berstatus honorer mengalami PHK akibat kebijakan efisiensi, maka kondisi ekonomi keluarga akan semakin sulit.
“Oleh karena itu, saya ingin mengetahui apakah kebijakan efisiensi anggaran ini akan berdampak besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat jika pemotongan dilakukan secara luas,” katanya.
Rommy meminta pemerintah menjelaskan langkah mitigasi yang akan dilakukan agar tenaga honorer tidak kehilangan pekerjaan secara massal. Dan, mempertanyakan strategi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan honorer yang belum diangkat menjadi P3K serta rencana alternatif agar mereka tetap memperoleh penghasilan layak di tengah kebijakan efisiensi ini.
Sorotan terhadap kebijakan efisiensi anggaran Prabowo juga datang dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid. Dia menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran jangan mengorbankan sektor penting.
“Langkah efisiensi anggaran ini diharapkan dapat menyesuaikan postur keuangan negara, namun juga jangan sampai mengorbankan sektor penting,” kata Nurdin dalam rapat kerja dengan Menteri Koperasi, Budi Arie.
Artikel lain
YLBHI: Kebijakan Efisiensi Prabowo Menganggu Layanan Keadilan
Celios: 100 Hari Kerja Prabowo Rapor 5 Gibran Rapor 3
Serikat Pekerja Fisipol UGM Tuntut Pencairan Tukin Dosen ASN
Di hari yang sama, Komisi VII DPR RI melangsungkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), LPP RRI, LPP TVRI, dan LKBN ANTARA, membahas rekonstruksi belanja Tahun Anggaran 2025.
Putra Nababan menyoroti soal ihwal pemutusan hubungan kerja hampir seribu kontributor, tenaga kerja seperti CS dan satpam, di RRI dan TVRI.
“Yang berkembang di masyarakat terkait pemberhentian hubungan kerja dengan kontributor, bahkan tenaga CS dan satpam, disebutkan hampir 1000 orang oleh Aliansi Jurnalis Indonesia. Kami juga mendengar soal PHK terhadap tenaga penyiar di TVRI, khususnya di Ternate. Namun, Dirut menyampaikan tidak ada. Ini perlu klarifikasi,” katanya.
Putra Nababan menegaskan pentingnya lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI untuk memprioritaskan perlindungan bagi tenaga kerja lepas dan kontributor, bukan malah memotong anggaran dari bawah yang mengarah pada PHK.
Dia meminta agar pemotongan anggaran dilakukan dari bagian atas terlebih dahulu, bukan justru memberhentikan tenaga kerja yang sudah berkontribusi besar, meskipun tanpa asuransi dan jaminan.
Artikel lain
IFPIM Luncurkan Global Media Trust untuk Keragaman Bahasa Jurnalistik Dalam Teknologi AI
Menteri Nusron Tegaskan Tidak Ada Dokumen HGB dan HGU Terbakar
Penyebar Konten Deepfake Presiden Prabowo Tipu 100 Korban Raup Rp65 Juta
“Saya ingin bertanya, setelah rekonstruksi anggaran ini, apakah TVRI dan RRI berkomitmen untuk mengutamakan kesejahteraan karyawan lepas dan kontributor dibandingkan dengan belanja lainnya? Ini mengkhawatirkan, karena saat direksi lebih mengutamakan kepentingan manajemen puncak, yang di lapangan malah dibenturkan dengan pemangkasan anggaran, yang pada akhirnya mengarah pada PHK,” ungkapnya. (Rep-02)
Sumber: DPR RI
