Didukung Komisi III DPR RI, Kapolri Suyudi Sebut Penyadapan Terhadap Presiden Tindakan Makar

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Foto humas.polri.go.id.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Foto humas.polri.go.id.

RIENEWS.COM – Mendapat dukungan dari Komisi III DPR RI, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan, akan menuntaskan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.

Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kapolri Suyudi menegaskan, akan menuntaskan kasus penyadapan ilegal dan juga tindakan makar tersebut.

“Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar,” ujar Kapolri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung Senayan pada Kamis, 12 November 2026.

Kapolri menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri berinisial LSP, AN, EH, dan SU. Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian serius mengingat dugaan penyadapan ilegal tersebut turut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, serta elemen masyarakat.

Ia menegaskan, Polri akan terus mengoptimalkan upaya penegakan hukum untuk menjawab keresahan masyarakat sekaligus menindaklanjuti perhatian pimpinan negara, termasuk Presiden RI, serta berbagai tokoh politik dan tokoh masyarakat yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal.