RIENEWS.COM – Hasil mediasi yang difasilitasi DPR RI, 64 pekerja PT Krakatau Baja Konstruksi yang akan diputus hubungan kerja, kini kembali bekerja.
Pimpinan DPR RI bersama Komisi VI DPR RI memfasilitasi penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang dialami 64 pekerja PT Krakatau Baja Konstruksi, entitas penerima penggabungan PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan (KPdP) dalam grup PT Krakatau Steel (Persero).
Melalui mediasi dengan manajemen perusahaan, para pekerja yang sebelumnya menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) kini kembali bekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), memperoleh upah sesuai Upah Minimum Regional (UMR), serta mendapatkan kepesertaan BPJS.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menjelaskan, persoalan tersebut bermula dari kondisi hubungan kerja para buruh yang selama bertahun-tahun tidak memiliki kejelasan status. Sebagian besar pekerja bahkan telah bekerja sekitar delapan tahun, tetapi tidak memperoleh kepastian mengenai status hubungan kerja, upah yang layak, maupun pemenuhan hak normatif lainnya.
“Sebagian besar mereka sudah bekerja delapan tahun, tetapi tidak punya kontrak yang jelas. Hubungan kerjanya tanpa status, tidak jelas statusnya sebagai apa. Upahnya juga di bawah UMR, kemudian tidak ada BPJS. Banyak yang lembur dengan pembayaran yang tidak sesuai,” ujar Anggia kepada awak media usai audiensi bersama pimpinan DPR dan perwakilan Konfederasi KASBI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Diungkapkannya, DPR kemudian memfasilitasi pertemuan antara perwakilan pekerja dan manajemen perusahaan untuk mengurai persoalan tersebut. Proses komunikasi dan pencarian solusi berlangsung sekitar satu bulan hingga akhirnya menghasilkan kesepakatan pada 13 November 2026.
Menurutnya, melalui kesepakatan tersebut, 64 pekerja yang sebelumnya terancam diberhentikan memperoleh kepastian untuk kembali bekerja dengan status PKWT. Selain itu, perusahaan juga memenuhi sejumlah hak normatif pekerja, termasuk upah sesuai UMR dan kepesertaan BPJS.
“Alhamdulillah, per tanggal 13 kemarin, 64 pekerja yang semestinya diberhentikan itu menjadi PKWT. Dengan gaji UMR, kemudian BPJS juga sudah ada, dengan status yang jelas. Alhamdulillah sudah ditemukan jalan untuk kesejahteraan para pekerja,” jelas Anggia.
Ia menegaskan, penyelesaian tersebut merupakan bagian dari upaya DPR mengawal pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Ia menyebut, dalam proses pembahasan bersama pekerja dan manajemen, pemenuhan hak buruh harus tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.






